Breaking News:

DPRD Ketapang Studi Banding Tentang Perda Perlindungan Masyarakat Adat di Landak

Ketua DPRD Kabupaten Landak mengatakan, pada kegiatan kali ini yaitu menerima kunjungan kerja dari Pansus IV DPRD Kabupaten Ketapang

TRIBUN PONTIANAK/Alfon Pardosi
DPRD Ketapang saat Kunker untuk studi banding di DPRD Kabupaten Landak. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak menerima langsung kunjungan kerja (Kunker) dari DPRD Kabupaten Ketapang dalam rangka membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Masyarakat Adat pada Selasa 27 Oktober 2020. 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Landak, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Landak Heri Saman didampingi Anggota DPRD Margareta dan Cahyatanus, serta dihadiri oleh 6 orang Anggota DPRD Kabupaten Ketapang beserta 2 stafnya. 

Ketua DPRD Kabupaten Landak mengatakan, pada kegiatan kali ini yaitu menerima kunjungan kerja dari Pansus IV DPRD Kabupaten Ketapang berkaitan dengan membahas Raperda tentang Perlindungan Masyarakat Adat dan hukum Adat.

"Kebetulan di Kabupaten Landak sudah ada Perda Nomor 15 Tahun 2017, tadi sudah berkembang juga diskusi-diskusi bagi pengalaman.

Intinya bahwa kita sharing bahwa Perda ini memang sangat diperlukan ,terutama untuk Masyarakat Adat yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang," ujar Heri Saman.

Disampaikan Heri Saman, di Kabupaten Landak jadi raperda ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat Adat Dayak, tapi juga masyarakat atau kekerabatan suku-suku yang lain yang mempunyai dalam hal ini Masyarakat Adat dan Hukum Adat juga bisa mengacu kepada Peraturan Daerah.

"Juga disampaikan dalam diskusi, semangat kita di Kabupaten Landak dalam hal ini untuk membahas Raperda ini dulu.

Untuk melindungi tanah-tanah adat yang ada di Kabupaten Landak, yaitu tanah objek reforma agraria dan itu sudah dilaksanakan, dan kita pada saat itu bersepakat dengan eksekutif dalam hal ini dengan Bupati," jelasnya.

Baca juga: Memasuki Masa Reses, Ketua DPRD Landak: Ikuti Protokol Kesehatan

Bupati juga sudah menindaklanjutinya dengan membentuk panitia perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, panitia yang melakukan verifikasi dan validasi dalam hal ini masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat.

Halaman
12
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved