Breaking News:

Pagi Nilai Perlu Kerja Sama Tekan Angka Kekerasan Pada Anak di Mempawah

Wakil Bupati juga menilai kerja sama dapat dilakukan dengan bersama mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Penulis: Try Juliansyah | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat mengunjungi Kabupaten Mempawah yang disambut oleh Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, Kamis 8 Oktober 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat mengunjungi Kabupaten Mempawah yang disambut oleh Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, Kamis 8 Oktober 2020. Pada kesempatan tersebut wakil bupati meminta agar KPPAD Kalbar dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Mempawah, diajak untuk bahu-membahu bersama pemerintah daerah mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak.

"Kerja sama ini penting karena di sekitar kita kerap terjadi tindak kekerasan terhadap anak di dalam lingkungan rumah tangga atau kejahatan seksual yang dilakukan orang terdekat terhadap anak-anak," ujarnya.

Wakil Bupati juga menilai kerja sama dapat dilakukan dengan bersama mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara lebih masif di Kabupaten Mempawah.

Tim Saber Pungli Mempawah Gelar Sosialisasi di Sungai Kunyit

"Kami persilakan kepada KPPAD dan KPAID berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait sosialisasi itu. Jadi dalam kegiatan tersebut, KPPAD atau KPAID bisa ikut serta untuk menyampaikan sosialisasi tentang payung hukum perlindungan anak seperti UU 35/2014," lanjutnya.

Dimana ia mengatakan Pemkab Mempawah punya perangkat daerah yang menangani soal perlindungan anak. Selain itu juga memiliki program-program keagamaan yang rutin digelar.

"ejahatan terhadap anak perlu menjadi perhatian bersama agar dapat diminimalisir bahkan dicegah," tuturnya.

Ia menilai jika tidak ada tindakan secara masif yang nyata, maka Indonesia bisa kehilangan generasi yang berkualitas.

"Untuk menekan kasus kejahatan terhadap anak, upaya fundamental yang perlu dilakukan adalah perubahan pola pikir masyarakat yang permisif terhadap kekerasan menjadi tanpa kekerasan dan ramah anak," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved