Indonesia Lawyers Club

HASIL ILC Tv One #ILCReklamasiAncol 14 Juli, Izin Reklamasi Ancol Dinilai Ada Potensi Masalah Hukum

reklamasi Ancol sendiri berada di kawasan pulau K di reklamasi teluk Jakarta sebelumnya, yang izinnya telah dicabut oleh Gubernur Jakarta Anies

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/INSTAGRAM @TVONE
HASIL ILC Tv One #ILCReklamasiAncol 14 Juli, Izin Reklamasi Ancol Dinilai Ada Potensi Masalah Hukum/ ILUSTRASI 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yayat Supriatna adalah satu di antara pembicara yang menjadi narasumber ILC Tv One edisi Selasa 14 Juli 2020. 

Pria yang dikenal sebagai satu di antara akademisi di Tanah Air itu, lantas menyoroti soal landasan hukum yang digunakan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta terkait penerbitan izin reklamasi Ancol dan sekitarnya. 

Dalam 'panggung' Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One yang dipandu langsung oleh jurnalis senior Karni Ilyas itu, Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa dirinya melihat 'ketidakjelasan' dalam pengelolaan kebijakan Pemda DKI Jakarta.

Khususnya terkait izin reklamasi kawasan teluk Jakarta. 

Topik ILC Malam Ini di Tv One Bahas Kebijakan Anies Reklamasi Ancol, Simak di TvOne Streaming Ini

Ia menilai apa yang terjadi hari ini adalah di mana kebijakan Pemda DKI soal izin reklamasi itu seolah menjadi diskresi. 

Diskresi sendiri dapat diartikan sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.

"Setiap gubernur (DKI Jakarta) akan membuat keputusan yang berbeda terkait izin yang diberikan untuk masing-masing pulau," ujarnya, Selasa 14 Juli 2020. 

Narsum ILC TVOne Malam Ini Ada Rian Ernest, Ferdinand Hutahaean Hingga Babe Haikal Hassan Live TvOne

"Diskresi ini menjadi oppurtunity bagi tiap-tiap gubernur," lanjutnya lagi. 

Karena itu, iapun secara lugas mengajak para pengampu kebijakan di DKI Jakarta untuk segera menuntaskan soal reklamasi teluk Jakarta itu dalam bentuk perda atau peraturan daerah. 

Halaman
1234
Penulis: Ishak
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved