Breaking News:

Pemprov Kalbar Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI

Pencapaian kali ini, kata dia, patut dibanggakan dan disyukuri ini karena pencapaian tahun sebelumnya WDP atau Wajar Dengan Pengecualian.

TRIBUN PONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Anggota 6 BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A saat hadir melalui telekonference pada Rapat Paripurna Istimewa (PSL) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 oleh BPK-RI kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (03/07/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemprov Kalbar meraih opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Raihan ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana Pemprov Kalbar meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Hal ini diketahui dari pernyataan yang diucapkan Anggota 6 BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A yang hadir melalui telekonference pada Rapat Paripurna Istimewa (PSL) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 oleh BPK-RI kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (03/07/2020)

Sebelumnya, dokumen hasil pemeriksaan BPK RI diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Hery Ridwan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai standar pemeriksaan dapat disimpulkan. 

Susunan laporan keuangan Pemprov Kalbar 2019 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual, telah diungkapkan secara memadai.

Khawatir Keselamatan Warga, Jajaran Polsek Sepauk Timbun Jalan Berlubang

Hibah Aplikasi e-Tazkirah, Upaya Kampus UBSI Pontianak Bantu Pengelolaan Masjid Al Ikhlas Pontianak

Dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung dan material serta pelaksanaan program kegiatan serta pelaporan keuangan tahun 2019 telah didukung sistem informasi pengendalian internal yang efelektif. 

Sehingga BPK menyimpulkan opini laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2019. 

"Kami berkeyakinan untuk memberikan opini kepada Pemprov Kalbar Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujar Anggota 6 BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Pencapaian kali ini, kata dia, patut dibanggakan dan disyukuri ini karena pencapaian tahun sebelumnya WDP atau Wajar Dengan Pengecualian.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved