Terima Kunker Komisi 1 DPRD Kalbar, Bupati Karolin Minta Dukungan Penyelesaian Batas Wilayah

dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Landak, Sekda Landak, para aggota tim penugasan batas daerah Kabupaten Landak.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Kunjungan Komisi 1 DPRD Kalbar di Kabupaten Landak. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak Karolin Margret Natasa secara langsung menerima kunjungan kerja Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Landak pada Jumat (12/6/2020).

Kunjungan Komisi 1 DPRD Kalbar tersebut, untuk membahas dan menyelesaikan masalah batas wilayah antara Kabupaten Landak dengan wilayah lainnya.

Hadir Wakil Ketua DPRD Kalbar Syarif Amin Muhammad, yang juga merupakan koordinator Komisi 1, didampingi Ketua Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan Angeline Fremalco dan anggota Komisi 1 Muhammad Thohir dari Fraksi PKB.

Kemudian turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Landak, Sekda Landak, para aggota tim penugasan batas daerah Kabupaten Landak.

Komisi I DPRD Kalbar-Pemkab Sekadau Gelar Rapat Bersama Bahas Sengketa Batas Wilayah

Kepada Komisi 1 DPRD Kalbar yang hadir, Bupati Landak Karolin Margret Natasa meminta dukungan dan memfasilitasi penyelesaian masalah batas wilayah Kabupaten Landak dengan wilayah lain yang saat ini masih menunggu kepastian hukumnya.

"Harapan kami ada hal-hal produktif yang kita hasilkan sehingga rekan-rekan di DPRD Provinsi bisa membantu kami dalam upaya menyelesaikan batas-batas wilayah terutama yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya," harap Karolin.

Kabupaten Landak sendiri berbatasan dengan empat Kabupaten, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah.

Bupati Landak mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih dalam proses menyelesaikan masalah batas-batas wilayah agar adanya status yang jelas. 

Menurut Karolin yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalbar, permasalahan batas wilayah dengan kabupaten tetangga menjadi kendala, seperti pembangunan di daerah dan keseluruhan di Kabupaten Landak yang harus dihadapi.

"Ketika di batas ini yang menjadi persoalan adalah terkait data penduduk baik KTP dan KK, ada yang beralamat di Landak, ada yang di Sanggau dan sebagainya, ini masih menjadi problem klasik. Kemudian juga dalam hal perencanaan pembangunan baik jalan jembatan kadang masih terkendala masalah administratif," terang Karolin.

Halaman
12
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved