TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad mengaku kecewa dengan jajaran kinerja Kemendagri.

Hal ini karena kinerja Kemendagri yang dinilainya lamban. Sy Amin mencontohkan Pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih di Kalbar digeser dari jadwal yang awalnya 17 Februari 2021 karena belum adanya SK dari Kemendari.

"Saya sangat prihatin dengan kejadian akhir-akhir ini dari pilkada yang dengan anggaran besar ketika pelantikan ada perubahan dengan alasan SK belum dibuat, kok segampang itu, saya kecewa dengan Kemendagri. Mestinya ada kepastian, kasian daerah," katanya, Senin 22 Februari 2021.

"Seharusnya Kemendagri memperhatikan nasib-nasib daerah yang sudah melaksanakan pilkada, contohnya Bengkayang, kan hampir dua tahun kekosongan kepemimpinan, perlu pembangunan, perlu penanganan, apalagi ditengah pandemi covid 19 perlu penanganan serius dari Kepala Daerah, walaupun memang sekarang ada Pj, namunkan tentu tidak sama dalam pengambilan kebijakan dan wewenangnya," tambahnya.

Baca juga: Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Tertunda Karena SK Kemendagri, Pemerintah Dinilai Lalai

Selain itu, Politisi NasDem ini juga menyoroti terkait sistem yang dibangun Kemendagri namun implementasinya tidak seperti yang diharapkan.

"Selain SK ini, juga terkait SIPD yang digaungkan Kemendagri, kita mengikuti malah mereka belum siap servernya, lah kenapa? Jangan daerah jadi korban ketidakpastian," ujarnya.

"Saya prihatin dengan Kemendagri, dulu hasil pansus kita tidak perlu datang paling lama 14 hari, namun kemarin kita ada pansus sudah sebulan juga tidak ada fasilitasi, inikan permasalahan yang mesti ditangani Kemendagri.

Saya ada virtual dengan Dirjen Otonomi, saya katakan jika apa gunanya otonomi kembali tarik ke pusat, alasannya untuk meringankan beban daerah, namun kenyataanya bukan menjadi cepat malah menjadi lambat," pungkasnya. (*)