Virus Corona Masuk Kalbar

Rakor Bersama Gugus Tugas Covid-19, Ketua Komisi I DPRD Kalbar Sampaikan Keluhan Warga

Termasuk, ia berharap agar transparansi anggaran dalam penanganan covid juga mesti dilaporkan kepada DPRD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Suasana saat DPRD Provinsi Kalbar melaksanakan rapat koordinasi dengan gugus tugas covid 19 Kalbar yang dihadiri oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19, Al Leysandri di Ruang Meranti DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (09/06/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco menyampaikan sejumlah keluhan yang diterimanya, terkait penanganan Covid-19 di Kalimantan Barat.

HaI ini disampaikannya alam Rakor bersama Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kalbar Al Leysandri beserta jajaran yang digelar, Selasa (9/6/2020)

Keluhan pertama disampai Angeline mengenai lamanya hasil swab corona keluar.

"Kami mengingatkan juga terkait hasil swab gugus tugas, hasil swab dikeluhkan karena terlalu lama, tetapi tadi sudah dijelaskan jika kendala di SDM sehingga lab hanya bisa dilakukan tes 30-40 sehari sementara yang masuk banyak," kata Angeline, Selasa (09/06/2020).

"Saya di komisi I melaporkan monitoring yang kami lakukan di Bengkayang. 

Ada juga yang masyarakat menunggu hasil swab selama dua bulan sementara kondisi orangnya dikarantina, sehingga mengkhawatirkan," tambahnya.

KISAH Haru Anjing di Wuhan China, Setia Menunggu di Jembatan Tempat Sang Majikan Bunuh Diri

Pendaftaran 6 Sekolah Kedinasan Dibuka, Ada IPDN dan Kemenkumham, Simak Syarat dan Link-nya

Termasuk, ia berharap agar transparansi anggaran dalam penanganan covid juga mesti dilaporkan kepada DPRD.

"Kami juga menyoroti masalah anggaran, kami menanyakan berapa anggarannya dan terserap berapa, tadi sudah dilaporkan dan akan ada detailnya jadi memang kami ingin Pemprov dalam t
penganggaran covid -19 secara benar dan tepat sasaran.

Baru Rp. 100 lebih dari Rp. 600 yang direalisasikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Baguna PDI Perjuangan Kalbar ini berharap agar penanganan kasus covid -19 di Bengkayang dapat mendapat perhatian serius dari Pemprov.

"Komisi 1 memilih Bengkayang karena Bupatinya non aktif, karena tersandung kasus. 

Kemudian Plt yang Wabup ternyata sakit sehingga Plh oleh Sekda, ini kendala besar.

Kami mendapat keluhan bahwa banyaknya kekosongan jabatan yang menghambat kinerja dari gugus tugas untuk penanganan covid-19," pungkasnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved