Breaking News:

Dugaan Tipikor Suryadman Gidot

BREAKING NEWS - Divonis 5 Tahun dan Denda Rp 200 Juta, Gidot masih Berpikir untuk Banding

Dalam pembacaan putusannya, Ketua Majelis Hakim menyampaikan terdapat beberapa hal yang memberatkan Suryadman Gidot.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Layar monitor saat persiapan sidang putusan Bupati Bengkayang Non Aktif Suryadman Gidot di pengadilan negeri Pontianak. Selasa (19/5/2020). 

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bupati Bengkayang non aktif, Suryadman Gidot di Vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atas kasus korupsi yang menyeretnya.

Majelis hakim menilai Gidot terbukti bersalah melanggar undang - undang tindak pidana korupsi pasal 12 A UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2001 jo. 55 ayat 1 ke 1.

Vonis Suryadman Gidot sendiri lebih rendah di banding kan tuntutan jaksa penuntut Umum yang menuntut Gidot 6 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 juta.

Pembacaan Putusan Suryadman Gidot ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Dr. H. Priyatno Iman Santosa SH, MH, yang didampingi oleh Mardiantos, SH, MKn, dan Edward Samosir, SH, MH yang berlaku sebagai hakim anggota di ruang Siang Cakra, Pengadilan Negeri Pontianak. Selasa (19/5/2020).

Pada persidangan, Mejelis Hakim menolak pembelaan / Pledoi Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya meminta sejumlah uang kepada para pihak swasta sebagai fee proyek penunjukkan langsung disebut sebagai perbuatan Diskresi.

Dituntut 6 Tahun, Hari Ini Gidot Jalani Sidang Putusan Atas Kasus Dugaan Korupsi

Dalam pembacaan putusannya, Ketua Majelis Hakim menyampaikan terdapat beberapa hal yang memberatkan Suryadman Gidot.

Pertama perbuatan Suryadman Gidot meminta sejumlah uang kepada para kontraktor sebagai fee proyek penunjukkan langsung menyeret Aleksius selaku Kepala Dinas PUPR, Bun Xi fat, Pandus, Rodi, Neli Margareta pada tindak pidana Korupsi, yang membuat ke empat orang tersebut meruhi secara ekonomi.

Lalu, tertangkap tangannya Suryadman Gidot oleh KPK kemudian di Sidangkan secara terbuka untuk umum dan tersebar di berbagai media masa, hal tersebut membuat menurunkan wibawa pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada Persidangan ini, majelis hakim juga menyampaikan hal - hal yang meringankan Suryadman Gidot.

Ketua Majelis menyamakan bahwa timbulnya Tindak Pidana Korupsi ini bukan semata - mata berasal dari niatan jahat pribadi, melainkan merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait bantuan keuangan desa pada BPKAD Kabupaten Bengkayang yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Kalbar berasal dari Temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar.

Halaman
12
Penulis: Ferryanto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved