Virus Corona Masuk Kalbar

Terima Kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI, Ini Permintaan Bupati Atbah

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan dirinya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi terkini Kabupaten Sambas.

TRIBUNPONTIANAK/M WAWAN GUNAWAN
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, saat menerima kunjungan dari anggota DPR RI Komisi IX, H Aliffudin di Kabupaten Sambas, Minggu (26/4/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, siang tadi menerima kunjungan dari anggota DPR RI Komisi IX, H Aliffudin di Kabupaten Sambas.

Kedatangan anggota DPR RI Dapil Kalbar 1 itu, untuk memantau langsung kondisi terkini Kabupaten Sambas, serta menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Pandemi Covid-19.

Kepada awak media, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan dirinya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi terkini Kabupaten Sambas.

Khusunya di bidang kesehatan, sebagaimana bidang yang ditangani oleh Komisi IX DPR RI.

BPKS se-Kota Singkawang Akhiri Program Penyemprotan Cairan Disinfektan Cegah Penyebaran Covid-19

Menurut Atbah, Sambas saat ini sudah berada di zona kuning, karena mengingat Sambas berada di daerah perbatasan dan memiliki pintu masuk barang dan orang di PLBN Aruk.

Saat ini kata dia, aktifitas di PLBN Aruk masih terus berjalan, meskipun dari pihak Malaysia sudah melakukan Lockdown.

Dimana aktifitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sambas masih terus berlanjut.

"Pertama Sambas masih dalam KLB, kami sudah melakukan evaluasi terkait dengan penerapan KLB. Dan hasilnya adalah kami semakin memperketat, mewaspadai dan meningkatkan kehati-hatian kepada semua yang melintas di seluruh perbatasan," ujarnya, Minggu (26/4/2020).

"Baik melalui perbatasan Singkawang, Bengkayang, Malaysia dan termasuk di pelabuhan Sintete. Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggungjawab kami kepada masyarakat Kabupaten Sambas," kata dia.

Ia katakan, Pemkab memiliki tanggungjawab untuk menurunkan status dari zona kuning ke zona hijau.

Untuk memastikan bahwa Sambas masih aman, nyaman dan tidak ada yang tertular Covid-19.

Karenanya, mereka terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan di Kabupaten Sambas.

Hal ini dikarenakan sebentar lagi arus mudik lebaran akan segera terjadi.

"Bisa kita bayangkan awal Ramadhan dan hadirnya Idul Fitri ini akan memperbesar jumlah masyarakat Sambas yang pulang dari Malaysia. Bukan hanya itu, juga masyarakat luar yang datang ke Sambas untuk pulang kampung, ini yang juga menjadi perhatian kita," tegasnya.

"Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana mengantisipasi datangnya masyarakat luar, seperti ABK kapal yang bertambat di Sintete atau di Desa-desa tempat mereka bertambat agar tidak berkeliaran, atau tidak ternotifikasi," katanya.

Hal yang tidak kalah penting kata Bupati, adalah nasib warga Sambas yang ada di luar negeri.

Ia sampaikan kepada anggota DPR RI, untuk hak itu bukan hanya menjadi domain Kabupaten.

Tapi juga ada domain Provinsi dan negara di dalamnya.

Karenanya, Bupati akan segera menyurati Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Khucing Malaysia, Gubernur Kalimantan Barat, dan Menteri Luar Negeri untuk meminta petunjuk mengenai masalah tersebut.

"Yang juga perlu perhatian adalah masyarakat Sambas yang ada di luar negeri, dengan kondisi memprihatinkan dan bahkan tidak memiliki dokumen keimigrasian saya pikir ini juga persoalan. Karena mereka diluar negeri, maka domainnya negara, untuk itu bagaimana upaya mereka berkomunikasi dengan KJRI sebagai perwakilan Indonesia, agar bisa pulang ke Sambas," ungkapnya.

"Dalam waktu dekat kita akan menyurati Konjen, Gubernur dan Menteri Luar Negeri untuk meminta pendapat, terkait upaya kita agar masyarakat Sambas bisa kembali. Walaupun harapan kami mereka bisa pulang setelah aman dan tenang, tapi juga tidak bisa kita paksakan," tutur Atbah.

Terakhir, Atbah pun menyampaikan kondisi tenaga medis dan keperluan peralatan medis di Sambas.

Ia sampaikan, mereka masih memerlukan Alat Pelindung Diri (APD), alat Rapid Test dan juga multivitamin serta masker untuk digunakan oleh tenaga medis dan juga untuk dibagikan kepada masyarakat Sambas.

"Kami berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan provinsi untuk bisa memberikan alat Rapid Test, untuk Kabupaten Sambas. Dan kita juga sudah menyurati Gubernur melalui dinas kesehatan untuk meminta bakat Rapid Test," tutupnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved