Sehari 200-300 Orang Melintas di PLBN Aruk Sambas, Bupati Atbah dapat Kabar Ada yang Kelaparan
Kami tidak tahu bagaimana kondisi di negara sebelah, dan bagaimana lockdown yang di terapkan di sana (Malaysia).
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Safruddin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengungkap sejumlah fakta pasca Malaysia lakukan lockdown akibat Covid-19.
Atbah mengatakan, sehari masih ada 200-300 orang yang melintas di PLBN Aruk atau perbatasan dengan Malaysia di wilayah Sambas.
Bupati Sambas mengungkap hal itu saat bertemu Konjen RI di Kuching, Malaysia, Yonny Tri Prayitno dan Kepala PLBN Aruk Purwoto.
Pertemuan berlangsung di Wisma Indonesia, di PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, Kalbar, Rabu (15/4/2020).
Bupati Atbah didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kabupaten Sambas, Kalbar.
Pertemuan itu dilaksanakan untuk membahas beberapa hal terkait dengan WNI yang masih berada di luar negeri, khususnya Sambas yang masih ada di Malaysia.
Bupati Sambas mengatakan, pertemuan adalah bagian dari respons Pemkab terhadap keluhan masyarakat yang bekerja di luar negeri yang mengaku tidak bisa pulang dari Malaysia.
"Kami tidak tahu bagaimana kondisi di negara sebelah, dan bagaimana lockdown yang di terapkan di sana. Tapi kenyataannya, hari ini ada 200-300 orang yang pulang dan masuk melewati PLBN," kata Atbah.
"Kondisinya hari ini, kabarnya anak-anak kita yang berkerja di sana mereka kelaparan, mereka tidak memiliki pendapatan. Dan bagaimana kebijakan disana, mengingat mereka bekerja disana," tambah Atbah.
• Eselon I dan II Tak Dapat THR, Jarot: Saatnya Memberikan Bantuan Pada Masyarakat Terdampak
• UPDATE Corona Kalbar, Kasus Positif Covid-19 Bertambah Jadi 21 dan Midji Beberkan Kondisi Pasien
Menurut Bupati, jika bicara TKI bagaimanapun negara harus hadir untuk masalah ini.
Dikatakan Bupati, dari data yan dihimpun setiap hari di PLBN Aruk setidaknya ada 200-300 orang yang masuk ke Indonesia.
Karenanya kata Atbah, jika memang harus ada kebijakan yang di ambil mereka akan mengambil kebijakan strategis untuk itu.
"Dan kalau memang harus kami jemput mereka, dan kondisinya begitu kami akan datang. Kalau di bolehkan, akan kami jemput demi rakyat kami," tutupnya.
Sementara Ketua DPRD H Abu Bakar, mengaku dari informasi yang dihimpun bahwasanya pihak perusahaan di Malaysia sebenarnya tidak menginginkan TKI pulang ke Indonesia.
Terlebih dalam suasana yang tidak kondusif, atau lockdown seperti sekarang.
