Virus Corona Masuk Kalbar

Satpol PP Buru PNS dan Pelajar yang Nongkrong di Warkop, Sanksi Hormat Bendera 1 Jam

Pelajar dan pegawai yang terjaring razia disebutnya akan diangkut di Kantor Satpol PP dan diberikan sanksi, seperti hormat bendera selama 1 jam.

Penulis: Syahroni | Editor: Maudy Asri Gita Utami

Hingga pukul 14.00 WIB, RSUD dr Abdul Aziz belum menerima hasil tes laboratorium secara tertulis baik dari Kementerian Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

"Belum dapat siang ini, belum nyampe," kata dr Ruchanihadi.

Lebih lanjut dr Didi sapaan akrabnya menyampaikan belum bisa memastikan kapan hasil tes laboratorium tersebut keluar dan diterima oleh pihak RSUD dr Abdul Aziz.

Informasi yang ia peroleh masih menunggu dari pihak Jakarta yang akan mengumumkan baru kemungkinan ada suratnya keluar.

"Kalau Jakarta sudah mengumumkan mungkin sudah ada keluar suratnya," tuturnya.

Rumah sakit juga menambah empat ruangan isolasi sehingga total lima ruangan isolasi untuk penanganan pasien suspek virus corona.

Ia mengimbau masyarakat Singkawang untuk jangan panik, tetap menjaga diri, melakukan cuci tangan, menghindari tempat kerumunan dan kontak langsung dengan orang.

"Jangan panik, tetap menjaga diri," imbaunya.

Didi juga memastikan kondisi kedua pasien suspek virus corona dalam keadaan baik.

Suhu tubuh pasien berusia 19 tahun 36,2 derajat Celcius dan pasien berusia 46 tahun 36,3.

Suhu ini menandakan keadaan tubuh mereka normal, tidak demam dan tidak batuk.

"Kondisi baik menuju sembuh," katanya, Rabu.

RSUD Sintang juga kekurangan APD. Kekurangan APD ini terungkap saat Bupati Sintang Jarot Winarno menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Pendopo Bupati, Selasa (17/3).

Jarot sempat bertanya kepada Direktur RSUD Ade M Djoen Rosa Trifina soal kelengkapan APD.

“Ada 37 APD. Sudah terpakai 9. Cukup untuk dua hari,” jawab Rosa.

Mendengar hal itu, Jarot pun meminta agar BPBD sebagai leading sektor yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk segera meminta bantuan APD kepada pemerintah pusat.

“Jadi negara ini lemah diaspek ini. (BPBD) minta kirim APD yang banyak dan alat swap (pemeriksaan cairan tenggorokan dan hidung),” pintanya.

“APD di rumah sakit sedang menunggu kiriman, kita sudah mengajukan permintaan APD ke provinsi maupun pusat. Mudah-mudahan besok juga sudah datang. Ajuan kita banyak,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh.

Permintaan APD juga disampaikan Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili.

Atbah mengambil kebijakan untuk mengkarantina warga yang menderita demam, batuk dan flu yang melintas melalui PLBN Aruk.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah Sambas dan Kalbar.

Sayangnya, upaya karantina dini yang hendak disiapkan Pemkab Sambas ini terkendala perlengkapan.

"Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan karantina yang akan kami lakukan mengalami kendala, di antaranya tidak tersedia alat pelindung diri yang berstandar untuk tenaga medis serta sulitnya mendapatkan handsanitizer, masker dan disinvektan," ungkapnya.

Atbah meminta bantuan Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk mendukung rencana mereka mencegah penyebaran Covid-19.

Kekurangan APD juga disampaikan Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero.

RSUD Kapuas Hulu hanya memiliki dua unit APD.

"Dua baju tersebut hanya untuk operasi saja, untuk sementara berusaha sendiri. Karena baju itu sangat terbatas baik di provinsi maupun pusat," ujarnya kepada Tribun, Rabu.

Persoalan itu kata Wabup, pihaknya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

"Pastinya kami terus berupaya melakukan antisipasi sendiri terutama untuk medis," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kapuas Hulu Nazaruddin menyatakan kekurangan baju pengaman untuk tenaga medis (baju cover all) untuk penanganan pasien virus Corona, sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

"Memang betul kita saat ini di rumah sakit Putussibau, hanya ada dua baju cover all. Karena sudah pakai dan hal tersebut sudah kami ajukan permintaan APD ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar dr Harisson mengakui kurangnya jumlah APD. Ia menjelaskan, saat ini Kalbar baru mendapat jatah 100 pasang APD dari Kementerian Kesehatan.

"APD kita mendapatkan bantuan 100 unit dari Kemenkes, kita kirim ke 4 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan," ucap Harisson, Selasa (17/3).

Padahal, Kalbar telah mengusulkan 5.400 pasang APD untuk penanganan pasien corona.

Menurut Harisson, perhari untuk dua rumah sakit yakni RSUD dr Soedarso dan RSUD dr Abdul Azis Singkawang memerlukan 10 APD dalam penanganan pasien positif corona maupun pasien dalam pengawasan yang diisolasi setiap harinya.

APD hanya sekali pakai dan setelah itu dibuang atau dimusnahkan sehingga tidak menularkan virus ke yang lainnya.

"Dalam sehari bisa menggunakan 10 APD, setelah dipakai langsung dibuang," tambahnya.

APD yang dikirim ke RSUD Ketapang, bisa saja ditarik karena disana tidak ada mengisolasi pasien dan dialihkan ke RS yang membutuhkan.(*) 

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved