Satpol PP Buru PNS dan Pelajar yang Nongkrong di Warkop, Sanksi Hormat Bendera 1 Jam

PONTIANAK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemprov Kalbar terus melakukan patroli untuk memastikan tidak ada anak sekolah atau pegawai negeri sipil yang ikut nongkrong di keramaian.

Menurut Kasatpol PP Kalbar, Golda M Purba bukan hanya PNS atau pun pelajar, tapi seluruh masyarakat harusnya memahami keadaan saat ini.

Pihaknya dari warkop ke warkop terus mensosialisasikan untuk memecah kerumunan warga guna memutus rantai penularan Covid-19 atau virus corona yang ada.

"Untuk anak sekolah sudah diliburkan, maka diamlah dirumah dan belajar dari rumah. Begitu pula pegawai di Pemprov, mereka sudah diinstruksikan bekerja dari rumah," ucap Golda saat diwawancarai setelah melakukan sosialisasi, Kamis (19/3/2020).

• Bupati Ketapang Instruksikan Satpol PP Razia Pelajar Keluyuran Selama Libur

Golda menegaskan, mulai hari ini pihaknya akan mengangkut apabila ditemukan pelajar dan pegawai Pemprov yang berada di warung kopi atau tempa keramaian lainnya.

"Kita inikan mau memutus mata rantai virus, makanya ada instruksi libur sekitar 2 minggu. Masa inkubasi virus itukan 14 hari," tambah Golda.

Satpol PP tidak hanya sendirian, pasalnya Pemprov telah membuat gugus tugas yang melibatkan TNI-Polri.

Pelajar dan pegawai yang terjaring razia disebutnya akan diangkut di Kantor Satpol PP dan diberikan sanksi, seperti hormat bendera selama 1 jam.

Apabila panas dan saat hujan akan dimasukan dalam ruangan.

Setelah diberikan sanksi barulah dipanggil orangtua mereka agar menjemputnya.

"Situasi seperti ini perlu kerjasama pemilik warung kopi, di Jakarta itu misalnya rumah makan satu meja satu orang tidak boleh berdekatan."

"Sosial Dastance perlu kita terapkan, kita tidak melarang Warkop buka, tapi tolong kerjasamanya," tambah Golda.

Golda, menegaskan pihaknya akan terus melakukan patroli untuk mengedukasi masyarakat dan ia minta Warkop paham akan situasi saat ini. 

KLB Virus Corona

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menggelar konferensi pers terkait penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (18/3/2020).

Konferensi pers dipimpin oleh Sekda Kalbar AL Leysandri, Kadiskes Kalbar Harisson dan Kepala BPBD Kalbar, Lumano.

Penetapan KLB merupakan bukti konkret keseriusan Pemprov Kalbar menangani virus corona. 

"Kita serius menangani ini, sumber daya yang ada dilibatkan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu Leysandri juga meminta pemerintah kabupaten kota menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap virus corona.

"Pemprov telah menetapkan, maka dengan dasar ini kabupaten kota bisa segeta menerapkan status KLB," ucap Leysandri saat melakukan konferensi pers, Rabu (18/3/2020).

Lanjut disampaikannya, dengan penetapan KLB tentu ada skema pembiayaan darurat yang harus dikeluarkan.

15 Orang dalam Pengawasan

Menyikapi perkembangan infeksi Covid-19, Gubernur Kalbar telah mengeluarkan surat untuk kepala daerah di kabupaten kota bila perlu menetapkan kasus corona yang ada dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB)

Keputusan Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 440/0863/ KESRA-B Tentang KLB/ Tanggap Darurat Corona Virus 2019 (COVID-19) yang tertuang pada tanggal 17 Maret 2020.

Dituangkan pula dalam edaran itu, bahwa sampai tanggal 17 Maret berdasarlan laporan kasus yang ada di kabupaten-kota se-Kalbar tercatat 110 orang dalam pemantauan.

Selain itu, dasar penetapan KLB juga lantaran terdapat 15 orang dalam pengawasan yang tersebar.

Kota Pontianak 4 orang, Kabupaten Mempawah 2 orang, Kabupaten Kayong Utara 1 orang, Kabupaten Ketapang 1 orang.

Kabupaten Sambas 2 orang, Kabupaten Bengkayang 4 orang dan Kabupaten Landak 1 orang.

Untuk mengendalikan dan mencegah bertambahnya korban terinfeksi Covid-19 maka Sutarmidji sesuai yang tertuang dalam edarannya memandang perlu menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Tanggap Darurat dengan mengikuti ketentuan berlaku.

Gubernur Kalbar, juga menginstruksikan seluruh petugas kesehatan dan camat untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang virus corona.

Sosialiasi mulai dari pencegahan, hingga penanganan apabila ditemukan kasus dilingkungannya.

"Melaksanakan disinfektan pada tempat-tempat umum seperti sekolah-sekolah, dan menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, sabun serta hand sanitizer," bunyi surat edaran tersebut.

Selain itu, ditegaskan pula perihal membentuk Covid-19 Center di setiap kecamatan dan segera melaporkan ke posko COVID-19 Provinsi apabila ditemukan kasus. 

Kekurangan Alat Pelindung Diri 

Upaya Pemerintah Kalbar menangani kasus Covid-19 terganjal ketersediaan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD).

Empat rumah sakit yang menjadi rujukan corona di Kalbar yakni RSUD dr Soedarso Pontianak, RSUD dr Abdul Azis Singkawang, RSUD Agoesdjam Ketapang, dan RSUD Ade M Djoen Sintang hingga kini kekurangan APD.

Hingga Rabu (18/3), jumlah APD di RSUD dr Abdul Aziz Kota Singkawang hanya tersisa 10 unit. Padahal ada dua pasien yang dirawat dengan status satu pasien positif corona dan satu pasien lainnya dengan status pasien dalam pengawasan (PDP).

APD ini digunakan tenaga medis untuk menangani dan memberikan pelayanan kesehatan para pasien suspek dan positif virus corona yang menjalani karantina di ruang isolasi.

"Sisa 10 alat pelindung diri, untuk kelanjutannya kurang," kata Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz Kota Singkawang, dr Ruchanihadi SpPD, Rabu (18/3/2020).

Mengantisipasi kekurangan APD, pemesanan pun telah dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan perusahaan secara langsung.

Total ada 200 APD yang dipesan sejak Senin lalu. Namun, ia belum bisa memastikan kapan APD tersebut sampai ke RSUD dr Abdul Aziz Singkawang.

APD ini terdiri dari baju, kacamata, masker, penutup wajah, sarung tangan, hingga sepatu boots.

Setelah digunakan baju akan dibuang dan dibakar.

• Dokter Handoko Luar Biasa, Usia 80 Tahun Tangani Dua Orang Pasien Positif Virus Corona, Ini Kisahnya

Sementara kaca mata dan sepatu bisa diteruskan dan dipakai lagi tergantung ketahanan dimana biasa bisa dua tiga kali pakai baru dibuang.

Dalam sehari APD digunakan satu buah pada pagi, siang, dan sore. Namun bila ada penambahan petugas terakhir bisa tiga hingga lima buah APD.

"Iya sebentar lagi habis, sudah ada pesan semoga cepat datang," harap dr Didi.

Hingga pukul 14.00 WIB, RSUD dr Abdul Aziz belum menerima hasil tes laboratorium secara tertulis baik dari Kementerian Kesehatan RI maupun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

"Belum dapat siang ini, belum nyampe," kata dr Ruchanihadi.

Lebih lanjut dr Didi sapaan akrabnya menyampaikan belum bisa memastikan kapan hasil tes laboratorium tersebut keluar dan diterima oleh pihak RSUD dr Abdul Aziz.

Informasi yang ia peroleh masih menunggu dari pihak Jakarta yang akan mengumumkan baru kemungkinan ada suratnya keluar.

"Kalau Jakarta sudah mengumumkan mungkin sudah ada keluar suratnya," tuturnya.

Rumah sakit juga menambah empat ruangan isolasi sehingga total lima ruangan isolasi untuk penanganan pasien suspek virus corona.

Ia mengimbau masyarakat Singkawang untuk jangan panik, tetap menjaga diri, melakukan cuci tangan, menghindari tempat kerumunan dan kontak langsung dengan orang.

"Jangan panik, tetap menjaga diri," imbaunya.

Didi juga memastikan kondisi kedua pasien suspek virus corona dalam keadaan baik.

Suhu tubuh pasien berusia 19 tahun 36,2 derajat Celcius dan pasien berusia 46 tahun 36,3.

Suhu ini menandakan keadaan tubuh mereka normal, tidak demam dan tidak batuk.

"Kondisi baik menuju sembuh," katanya, Rabu.

RSUD Sintang juga kekurangan APD. Kekurangan APD ini terungkap saat Bupati Sintang Jarot Winarno menggelar rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Pendopo Bupati, Selasa (17/3).

Jarot sempat bertanya kepada Direktur RSUD Ade M Djoen Rosa Trifina soal kelengkapan APD.

“Ada 37 APD. Sudah terpakai 9. Cukup untuk dua hari,” jawab Rosa.

Mendengar hal itu, Jarot pun meminta agar BPBD sebagai leading sektor yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk segera meminta bantuan APD kepada pemerintah pusat.

“Jadi negara ini lemah diaspek ini. (BPBD) minta kirim APD yang banyak dan alat swap (pemeriksaan cairan tenggorokan dan hidung),” pintanya.

“APD di rumah sakit sedang menunggu kiriman, kita sudah mengajukan permintaan APD ke provinsi maupun pusat. Mudah-mudahan besok juga sudah datang. Ajuan kita banyak,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh.

Permintaan APD juga disampaikan Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili.

Atbah mengambil kebijakan untuk mengkarantina warga yang menderita demam, batuk dan flu yang melintas melalui PLBN Aruk.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ke wilayah Sambas dan Kalbar.

Sayangnya, upaya karantina dini yang hendak disiapkan Pemkab Sambas ini terkendala perlengkapan.

"Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan karantina yang akan kami lakukan mengalami kendala, di antaranya tidak tersedia alat pelindung diri yang berstandar untuk tenaga medis serta sulitnya mendapatkan handsanitizer, masker dan disinvektan," ungkapnya.

Atbah meminta bantuan Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk mendukung rencana mereka mencegah penyebaran Covid-19.

Kekurangan APD juga disampaikan Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L Ain Pamero.

RSUD Kapuas Hulu hanya memiliki dua unit APD.

"Dua baju tersebut hanya untuk operasi saja, untuk sementara berusaha sendiri. Karena baju itu sangat terbatas baik di provinsi maupun pusat," ujarnya kepada Tribun, Rabu.

Persoalan itu kata Wabup, pihaknya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menyampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

"Pastinya kami terus berupaya melakukan antisipasi sendiri terutama untuk medis," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kapuas Hulu Nazaruddin menyatakan kekurangan baju pengaman untuk tenaga medis (baju cover all) untuk penanganan pasien virus Corona, sudah disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.

"Memang betul kita saat ini di rumah sakit Putussibau, hanya ada dua baju cover all. Karena sudah pakai dan hal tersebut sudah kami ajukan permintaan APD ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar dr Harisson mengakui kurangnya jumlah APD. Ia menjelaskan, saat ini Kalbar baru mendapat jatah 100 pasang APD dari Kementerian Kesehatan.

"APD kita mendapatkan bantuan 100 unit dari Kemenkes, kita kirim ke 4 rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan," ucap Harisson, Selasa (17/3).

Padahal, Kalbar telah mengusulkan 5.400 pasang APD untuk penanganan pasien corona.

Menurut Harisson, perhari untuk dua rumah sakit yakni RSUD dr Soedarso dan RSUD dr Abdul Azis Singkawang memerlukan 10 APD dalam penanganan pasien positif corona maupun pasien dalam pengawasan yang diisolasi setiap harinya.

APD hanya sekali pakai dan setelah itu dibuang atau dimusnahkan sehingga tidak menularkan virus ke yang lainnya.

"Dalam sehari bisa menggunakan 10 APD, setelah dipakai langsung dibuang," tambahnya.

APD yang dikirim ke RSUD Ketapang, bisa saja ditarik karena disana tidak ada mengisolasi pasien dan dialihkan ke RS yang membutuhkan.(*) 

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak