Mansyur: Banyak Permintaan Renovasi Tempat Ibadah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Anggota Komisi I DPRD Kota Pontianak Mansur mengatakan persoalan bantuan tempat ibadah, masalah posyandu dan masalah BPJS Kesehatan merupakan hal-hal yang cukup banyak di samapaikan oleh masyarakat saat melakukan reses DPRD Kota Pontianak di Kawasan Kota Baru baru-baru ini.

“Rumah ibadah itu maksudnya rehabilitasi yang atap sudah tidak layak, mohon bantuan sosial untuk merehab sehingga pemerintah kota juga perlu memberikan perhatian,” ujarnya, Jumat (7/2/2020).

Dirinya juga mengatakan bahwa masyarakat juga mengharapkan ada peningkatan bangunan posyandu. Hanya saja memang kendalanya saat ini persoalan lahan yang tidak tersedia. Jika lahan sudah tersebut biasanya pemerintah kota tinggal menyiapkan proses pembangunan.
“Banyak balita dan penduduk lansia yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Pontianak dengan keberadaan posyandu yang representative,” ujarnya.

• Agus Sugianto Sayangkan Respon DLH Kota Lamban

• Prihatin Keresahan Para Orang Tua, PC LDII Pontianak Utara Ikut Perangi Narkoba

Ia mengatakan selama ini masyarakat juga sudah seringkali menyampaikan usulan-usulan didalam foru-forum di masyarakat. Karena tidak ada saluran dan terkadang ketika menyampaikan tidak digubris secara drastis oleh pemerintah.

“Kami akan menjembati aspirasi masyarakat ini agar masuk dalam program pemerintah ke depannya,” ujarnya.

Aspirasi lain yang disampaikan juga berkaitan dengan jalan lingkungan dan drainase sehingga berharap ada pembangunan untuk kedua infrastruktur tersebut. Kemudian ada juga aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

“Sehingga warga membangun sendiri secara swadaya pos siskamling dan berharap ada bantuan dari pemerintah,” ujarnya

Lalu infrastruktur lainnya seperti belum memiliki tiang listrik. Kemudian masyarakat juga berharap pemerintah membantu permodalan bagi masyarakat yang membuka usaha.

Mansyur menilai apa yang disampaikan masyarakat itu tak jauh berbeda dengan apa yang menjadi program pemerintah. Ia pun memastikan akan menjembati aspirasi masyarakat ini agar masuk dalam program pemerintah ke depannya.

“Kami akan menjembatani agar menjadi program pemerintah kota Pontianak dan masuk skala prioritas. Jika tidak ada maka bisa direalisasikan tahun depan,” pungkasnya.