Maju Ketua DPD Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung Tunggu Arahan OSO

Setiap orang punya style yang berbeda, sebenarnya kalau sudah dengan ke notaris, jarang dilakukan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Suyanto Tanjung 

PONTIANAK - Suyanto Tanjung menunggu arahan Ketum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) untuk maju kembali menjadi Ketua DPD Partai Hanura Kalbar.

Sebelumnya, Suyanto Tanjung pun mengklaim telah mendapat dukungan dari 11 DPC Hanura yang ada di Kalbar untuk dirinya maju kembali.

Hal itu, lanjutnya, didapatkan saat menggelar rapat dengan DPC Hanura belum lama ini. Menindaklanjuti dukungan, ia pun menyebut telah membawa surat dukungan itu ke notaris.

"Walaupun sudah menunggu dukungan dari arus bawah yakni di DPC, saya tentu akan minta petunjuk dari Ketum DPP, bagi saya loyalitas mutlak diberikan kepada Partai, dan pengurus diatas kita, apapun yang terbaik bagi mereka akan kita lakukan," kata Suyanto Tanjung, Minggu (9/2/2020).

Untuk diketahui, masa jabatan Suyanto Tanjung sebagai Ketua DPD Hanura sudah habis, sehingga DPP Hanura menunjuk Plt sesuai AD/ART untuk mempersiapkan Musda.

SK Berakhir, Suyanto Tanjung Tak Lagi Ketua DPD Hanura Kalbar

"Jadi tidak serta merta dapat dukungan saya akan langsung maju, namun saya sendiri sangat siap untuk maju, hanya saya butuh arahan dari Ketum dan jajaran DPP yang lainnya, yang terbaik bagi partai itu saya lakukan," kata Suyanto Tanjung.

Berkompetisilah Secara Sehat

Pengamat Politik Untan, Jumadi, Ph.D berharap di Musda Hanura Kalbar yang akan berjalan beberapa waktu kedepan dapat menjadi kompetisi yang sehat.

Berikut penuturannya.

Tentu mekanisme organisasi setiap partai itu ada, sah-sah saja menurut saya kalau kemudian DPP memberhentikan kalau SKnya memang sudah berakhir.

Tapi idealnya, sebelum SK itu berakhir, musda itu dilaksanakan, tapi kita tidak tau apa persoalan sampai musda Hanura Kalbar agak terlambat dilakukan dan masa berakhir SK itu sudah kadaluarsa, tentu DPP yang tau.

Kalau pun ada pencabutan dan penunjukan Ketua sementara saya pikir sah-sah saja, apalagi organisasi mesti jalan, administrasi legalnya mesti jalan.

Setiap orang punya style yang berbeda, sebenarnya kalau sudah dengan ke notaris, jarang dilakukan.

Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan antara pihak yang bersepakat saya pikir tidak ada masalah.

Namun menurut saya diluar kebiasaan saja, inikan soal kepercayaan, kalau dukungan saya pikir komitmen moral.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved