Gubernur Sutarmidji Usulkan Tata Niaga Ekspor Kratom Saat Pertemuan di Kantor Staf Kepresidenan

Dalam pembicaraan di KSP Midji, menegaskan tidak untuk mengambil keputusan tapi mematangkan kajian-kajian tentang kratom.

TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji 

"Inilah yang harus kita lakukan, banyak sekali hal-hal yang ada di Indonesia dan Kalbar terkait tanaman rempah dan tanaman obat harus diteliti," ujarnya.

Penelitian itu, tidak sebentar dan tidak mudah.

Florida University saat ini disebutnya sedang melakukan penelitian tentang kratom dan dampaknya.

Penelitian itu akan memakan waktu 5 tahun.

"Misalnya sekarang, kita musnahkan kratom, tau-tau hasil penelitian itu untuk bahan obat yang efektif. Maka kita akan rugi. Maka harus diteliti terlebih dahulu," kata Midji.

Selain itu, dibeberapa negara melegalkan kratom untuk terapi ketergantungan zat adiktif.

"Saya sarankan juga mengapa kita tidak lakukan tata niaga dalam perdagangannya."

"Artinya satu pintu dan itu hanya diekspor pada negara yang memesan dan membutuhkan. Sehingga bisa diawasi dan dipantau," tambahnya.

Saat ini lebih banyak tumbuhan atau hahan zat adiktif lainnya yang dijadikan sabu dan tidak bisa diberantas dan menurutnya harus fokus memberantas itu, narkoba, sabu, morfin dan sebagainya.

Kalau kratom, bisa kendalikan dengan tata niaga perdagangan. Hanya untuk ekspor dan pengobatan alternatif untuk penyakit.

Halaman
1234
Penulis: Syahroni
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved