Gubernur Sutarmidji Usulkan Tata Niaga Ekspor Kratom Saat Pertemuan di Kantor Staf Kepresidenan
Dalam pembicaraan di KSP Midji, menegaskan tidak untuk mengambil keputusan tapi mematangkan kajian-kajian tentang kratom.
Penulis: Syahroni | Editor: Maudy Asri Gita Utami
PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji melakukan pertemuan di Kantor Staf Kepresidenan, guna membahas keberlanjutan kratom yang terus menuai polemik.
Sisi lain kratom adalah sumber pendapatan dari 120 ribu masyarakat Kapuas Hulu.
Midji menjelaskan pembicaraan atau pembahasan tentang kratom di Kantor Staf Kepresidenan dipimpin langsung oleh Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Kemudian, didampingi oleh Kepala BNN dan Kepala BPOM Pusat, Kementerian Kesehatan diwakili oleh Dirjennya, selanjutnya ada beberapa peneliti dan pakar.
• Sutarmidji Bertemu Pejabat di Kantor Sekretariat Kepresidenan Perjuangkan Nasib Daun Kratom
Dalam pembicaraan di KSP Midji, menegaskan tidak untuk mengambil keputusan tapi mematangkan kajian-kajian tentang kratom.
Dari sisi penelitian, kratom termasuk jenis yang mengandung zat adiktif yang sangat tinggi.
Bahkan menurut penelitian yang sudah dirilis, kratom mengandung zat adiktif delapan kali dari ganja.
Di sisi lain, Midji menerangkan kratom merupakan bahan baku obat.
Sehingga tidak boleh diabaikan, kemudian kratom tumbuh di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan ekologi.
"Maka kalau dilarang, tumbuhan ini harus ditebang. Nah saat ditebang akan mencapai 20 juta pohon. Ini akan berdampak pada status Kapuas Hulu sebagai daerah yang 53 persennya adalah wilayah paru-paru dunia," ucap Midji, Rabu (5/2/2020).
Bahkan menurutnya UNICEF sudah menetapkan kawasan itu, sebagai kawasan yang menopang paru-paru dunia.
Maka hal itu harus dipikirkan, dampak ekologinya akan lebih besar dibandingkan yang lainnya apabila 20 juta pohon kratom di Kapuas Hulu ditebang.
Kemudian seandainya diputaskan dilarang, maka untuk mengalihkan 120 ribu atau lebih dari separuh penduduk Kapuas Hulu yang bergantung pada kratom, harus diganti dengan sumber pendapatan lainnya.
"Sehingga saya sarankan, tidak buru-buru untuk melarang. Tapi lebih baik lakukan kajian atau penelitian secara ilmiah, mendasar dan menjadikan kratom sebagai bahan baku obat-obatan," tegas Midji.
Kratom disebutnya mengandung senyawa yang menghilangkan rasa nyeri dan bisa juga menambah kebugaran.
Orang yang sudah menderita diabetes akut, kemudian dengan luka yang menganga dan kalau dia harus membeli obat-obat yang penghilang nyeri maka dia tidak akan mampu.
"Tapi dengan kratom, beberapa kasus bisa disembuhkan. Bahkan sebuah universitas di Jepang sudah melakukan penelitian dan menghasilkan kratom sintetik."
"Kita jangan buru-buru dulu, karena yang disediakan alam bahan obat-obatan di nagara ini sangat besar," tambahnya.
Ia mengambil contoh, obat herbal dari luar negeri ada 180 kapsul harganya Rp 4 juta, padahal seluruh bahannya adalah obat herbal yang ada di Indonesia.
"Sehingga kalau misanya yang lalu, Bu Megawati Ketua PDIP menyampaikan harus digali lagi rempah-rempah yang ada di Indonesia, maka bisa menjadi alternatif untuk obat."
"Inilah yang harus kita lakukan, banyak sekali hal-hal yang ada di Indonesia dan Kalbar terkait tanaman rempah dan tanaman obat harus diteliti," ujarnya.
Penelitian itu, tidak sebentar dan tidak mudah.
Florida University saat ini disebutnya sedang melakukan penelitian tentang kratom dan dampaknya.
Penelitian itu akan memakan waktu 5 tahun.
"Misalnya sekarang, kita musnahkan kratom, tau-tau hasil penelitian itu untuk bahan obat yang efektif. Maka kita akan rugi. Maka harus diteliti terlebih dahulu," kata Midji.
Selain itu, dibeberapa negara melegalkan kratom untuk terapi ketergantungan zat adiktif.
"Saya sarankan juga mengapa kita tidak lakukan tata niaga dalam perdagangannya."
"Artinya satu pintu dan itu hanya diekspor pada negara yang memesan dan membutuhkan. Sehingga bisa diawasi dan dipantau," tambahnya.
Saat ini lebih banyak tumbuhan atau hahan zat adiktif lainnya yang dijadikan sabu dan tidak bisa diberantas dan menurutnya harus fokus memberantas itu, narkoba, sabu, morfin dan sebagainya.
Kalau kratom, bisa kendalikan dengan tata niaga perdagangan. Hanya untuk ekspor dan pengobatan alternatif untuk penyakit.
Misalnya diabet akut dengan luka menganga dan penyakit lainnya yang menimbulkan nyeri luar biasa.
"Jadi saya menyampaikan hal-hal itu dan perlu dikaji lagi. Kalaupun harus dilarang kedepannya maka harus dicarikan solusi untuk mereka yang selama ini menjadikannya mata pencarian," tambahnya.
Kemudian harus da solusi tumbuhan untuk wilayah yang ditumbuhi kratom.
Pasalnya masalah lingkungannya akan lebih besar, kalau kratom dimusnahkan timbul banjir dan sebagainya karena tidak ada tumbuhan pengganti.
Danau Sentarum, kawasan tepian kapuas dan kawasan yang rendah, kalau tidak ada pohon dan tanaman maka dampaknya sangat besat.
"Kapuas hulu itu, 53 persen daerahnya paru-paru dunia dan ditumbuhi kratom. Apabila dimusnahkan kratom sebanyak 20 juta pohon pasti akan heboh."
"Ke depan usulan kita minta Balai POM untuk terus melakukan penelitian secara Farmasi dan Kemenkes juga seperti itu," pintanya.
Sisi lain, menurut Midji orang mengkonsumsi kratom tidak berhalusinasi seperti orang mengkonsumsi ganja.
Kratom cenderung untuk pengobatan.
"Saya juga meminta masyarakat jangan lagi menanam, nanti kalau dilarangkan kasihan. Udahlah kelola yang ada saja dan menubggu keputusan pemerintah secara resminya."
"Jangan lagi etiap hari membahas kratom, dahlah, kerje ja bagaimane carenye meningkatkan ekonomi," sebutnya.
Ia ykin Moeldoko menyampaikan secara komprehensip karena, Meoldoko dinilainya pasti akan mengakomodir semua kepentingan.
"Saya usulkan, pertama tata niaga kratom, kedua penelitian dengan skala farmasi dan ketiga pikirkan kalau itu dilarang dan harus ditebang dengan 20 jutaan pohon maka dampak ekologinya harus dipikirkan," tambah Midji.
Keempat adalah harus dicarikan olusi untuk masyarakat yang ketergantungan ekonominya terhadap kratom yaitu 120 ribu orang di Kapuas Hulu.
"Saya sampaika itu saja, bukan mengambil keputusan dalam pertemuan itu, tapi mencari masukan-masukan yang banyak sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan," pungkasnya. (*)
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak