Kata Praktisi Hukum Terkait dengan OTT Komisioner KPU RI

Menurut saya, pengajuan tersebut kurang tepat diajukan ke MA dan MA juga kurang tepat dalam memutus pengajuan tersebut.

Kata Praktisi Hukum Terkait dengan OTT Komisioner KPU RI
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Praktisi Hukum, Nidia Candra 

PONTIANAK - Praktisi Hukum, Nidia Candra berharap, pada kasus OTT KPK yang menjerat komisioner KPU karena membenturkan dan memaksakan aturan dan norma hukum yang sudah ada dan berlaku.

Berikut penuturannya.

Untuk kasus Tipikor KPU yang viral tersebut, bermula dari Pengajuan Uji materi PKPU No 3/2019 di MA dan fatwa MA.

Menurut saya, pengajuan tersebut kurang tepat diajukan ke MA dan MA juga kurang tepat dalam memutus pengajuan tersebut.

Aliran Dana Kasus Dugaan Suap Komisioner KPU RI Bertarif 900 Juta, Wahyu Setiawan di OTT KPK

Karena menurut saya pengajuan uji materi yg dilakukan sekelompok orang di MA merupakan pengajuan Materil bukan pengajuan formil, yang seharusnya uji materi di MA utk menguji peraturan undang undang mengenai formil.

Bahwa dalam teori pengujian (toetsing), dibedakan antara materiile toetsing dan formeele toetsing. Pembedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara wet in materiile zin (undang-undang dalam arti materiil) dan wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal).

Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang.

Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.

Dapat saya jabarkan bahwa syarat pengajuan di MA adalah pengajuan peraturan perundang-undangan dibawah UU dan mengenai Formil, sedangkan utk pengajuan Uji Materi di MK dg syarat tentang UU dibawah UUD 1945 dan mengenai Materil (hak konstitusional).

Apabila dalam mengajukan Uji materi di MA dan di MK tdk memenuhi syarat tersebut maka berdampak putusan tersebut putusan Ekscutabel (putusan tidak bisa dieksekusi atau dijalankan) karena melanggar norma hukum lain atau melanggar hukum diatasnya atau cacat formil

Dalam hubungannya dengan kasus TIPIKOR KPU yg bermula dari uji materi PKPU No 3/2019.

Partai Politik untuk memuluskan keinginan seharusnya, bukan uji materi PKPU terhadap UU Pemilu di MA tp Harus mengajukan Uji Materi UU Pemilu terhadap UUD 1945 di MK, karena Parpol merasa Hak Konstitusional Parpol sebagai Badan Hukum terlanggar mengenai hak suara Parpol dan Hak Parpol dalam hak Konstitusional Hak Parpol dalam melakukan PAW dengan memberikan suara caleg yg dipilih sesuai visi misi dan penilai Parpol bukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan rangking hasil Pemilihan Legislatif.

Menurut saya akibat kesalahan asas- asas hukum yang digunakan dan dijalankan dalam pengujian suatu peraturan perundang-undangan tersebut menjadi blunder.

Sehingga apapun hasil putusan PKPU yang diuji di MA tetap tidak boleh bertentangan dg UU Pemilu, sehingga Putusan MA dan Fatwa dari MA tidak dapat dijalankan oleh KPU karena secara asas hukum UU Pemilu yang mengatur tentang PAW tdk berubah atau di batalkan.

Kecuali pengujian tersebut pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945 tentang suatu norma hukum mengenai Hak Konstitusional. Baru semua berjalan sesuai normanya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved