Problem Pertanian Kalbar, Dr. Erdi Sebut Sinergisitas Pusat-Daerah Menjadi Mutlak
Daerah tak mungkin bisa berkembang secara optimal ketika pusat tidak mendorong daerah secara optimal atau sinergi pusat-daerah.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Jamadin
PONTIANAK - Pengamat FISIP Untan, Dr. Erdi, M.Si menilai jika problem pertanian di Kalbar akan membaik dengan adanya sinergisitas pusat dan daerah. Maka dari itu, ia menegaskan sinergisitas menjadi mutlak.
Berikut penuturannya.
Sebuah buku yang berjudul Al Gore The Future: Six Driver of Global Change yang menceritakan pemikiran Wakil Presiden Amerika Serikat dalam membawa perubahan dunia melalui Reinventing Government tentang pelayanan public menyentuh hati saya.
Disebutkannya bahwa “decentralizing and empowering the local government and full support from center”.
Ungkapan itu hanya berlaku di Amerika Serikat dan tidak ada relevansinya dengan Indonesia karena kita berbeda dengan Amerika.
Daerah tak mungkin bisa berkembang secara optimal ketika pusat tidak mendorong daerah secara optimal atau sinergi pusat-daerah.
Penerimaan daerah yang dimuat dalam APBD untuk memangun daerah semuanya berasal dari pusat, kecuali DKI, komposisi PAD dalam APBD kita kurang dari 10 persen.
Oleh karena itu, jalan bagi daerah adalah sinergi, agar dana dekonsentrasi dan dana pembantuan bisa dialirkan ke daerah oleh pusat dengan besaran APBD pada tahun berjalan dalam berbagai bentuk penetrasi program, termasuk bidang pertanian.
Jadi, apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Bung Affandi AR terkait sinergi daerah sudah benar dan semua saya dukung dengan skor 100.
• Kunjungan ke Sintang, Daniel Johan Ingin Pastikan Peladang Dapat Keadilan
Sorotan pentolan Demokrat terkait sinergi program pertanian antara nasional dan daerah dengan menyoroti beberapa sinergi yang disebutkan beliau dengan ketepatan jenis bantuan benih, ketepatan waktu distribusi, ketepatan bantuan saprotan, ketepatan dan ketercukupan pupuk adalah aspek-aspek yang memang membutuhkan droping pusat kepada daerah.
APBD Kalbar hanya sebesar 5.76 T; sementara Jateng 28,3 T; Jatim 38,42 T dan Jabar sebesar 37,13 T saja masih 'berharap' mendapat tambahan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Oleh karena itu, saya berharap hendaknya pusat bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Kalbar dengan melakukan sinergi program di bidang pertanian.
Di Kalbar terdapat sebanyak 182 desa yang rentan Karhutla, semestinya pemerintah pusat sudah masuk ke sana dan mengembangkan lahan pertanian di seluruh desa potensi karhutla itu dengan penetrasi program pertanian sehingga dana pencegahan karhutla sebesar Rp 1,1 T yang selama ini hanya digunakan untuk angkut air melalui heli buat ngebom daerah terbakar di lahan gambut dapat digunakan untuk diversifikasi lahan pertanian di Kalbar.
Tentu penetrasi program akan lebih baik hasilnya daripada tiap tahun melakukan bom air ke lokasi karhutla yang itu-itu saja. Kita mesti belajar dari kasus yang lalu; bukan memelihara kasus untuk kepentingan pribadi.
Daniel Johan (DJ) yang juga memperjuangkan ketersediaan pupuk yang kini peredarannya diakunya telah berkurang 50 persen; perubahan metode subsidi, dari metode input ke output dan mendirikan pusat bibit di daerah adalah langkah maju untuk pengembangan pertanian di Kalbar.