Kalbar Terima Anugerah KI Pusat, Wagub Ria Norsan Minta Daerah Lebih Informatif

“Kondisi ini harus menjadi tugas bersama dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Dia juga menyadari masih banyaknya BP yang “Tidak Informatif” harus menjadikan Komisi Informasi lebih giat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di tanah air yang didukung komitmen kuat pemerintah. 

Disampaikannya pula, jika diukur dari tingkan partisipasi BP pada monev kali ini, terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen menjadi 74,37 persen yang terdiri dari 92,94 persen partisipasi BP PTN, 55,96 persen BUMN, 42,11 LNS, 78,26 LN-LPNK, 85,29 persen Pemerintah Provinsi, 100 persen Kementerian, dan 100 persen partisipasi BP Partai Politik.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Mad Nawir mengapresiasi apa yang telah diraih oleh Kalbar yang mendapatkan penganugerahan dari Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik.

Se Indonesia hanya ada delapan provinsi yang informatif diantaranya DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kalbar satu-satunya di Pulau Kalimantan menjadi Provinsi yang Informatif.

• Ria Norsan Sebut Golkar Kalbar Dukung Penuh Airlangga Hartanto di Rapimnas

"Tentunya kami menyambut gembira atas penghargaan itu. Prestasi ini menjadi atensi dari gubernur Kalbar," ujarnya.

Ia mengatakan hal ini merupakan prestasi bagi Gubernur Kalbar dan dirinya memberikan apresiasi terhadap apa yang telah diraih saat ini.

"Dengan adanya Data Analytic Room juga akan semakin baik terkait keterbukaan informasi," pungkasnya.