Antar Fraksi Belum Sepakat, Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kalbar Molor

Suriansyah mengatakan, di DPRD jika tidak saling kompak dan mendukung tentu menyulitkan pengambilan keputusan kedepan.

Antar Fraksi Belum Sepakat, Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kalbar Molor
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI Pradana
Ketua DPD Gerindra Kalbar, Suriansyah 

Antar Fraksi Belum Sepakat, Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kalbar Molor

PONTIANAK - Pasca pimpinan definitif dilantik, alat kelengkapan dewan (AKD) yang berbentuk komisi-komisi dan badan belum terbentuk.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah mengungkapkan jika masih adanya kata belum sepakat antar fraksi saat pembentukan AKD. 

Bahkan saat paripurna, Ketua DPRD disebutnya tidak hadir sehingga menghambat pembentukan.

"Kami menyelenggarakan rapat pimpinan, cuma tidak dihadiri ketua DPRD, yang ada seluruh pimpinan yang lain dan ketua-ketua fraksi. Dari pertemuan terakhir ini memang belum ada kesepakatan, karena berbagai kepentingan yang masih ada saling over left, belum bisa disatukan, sehingga tadi pagi kami juga melakukan pertemuan tiga pimpinan, Ketua, saya dan Pak Sy Amin untuk membahas konsep dari Pak Ketua," kata Suriansyah, Kamis (14/11/2019).

Warga Ngeluh Pakai BPJS masih Bayar, Ini Jawaban Kepala RSUD Kayong Utara

Situs Web CPNS Mulai Padat Pengunjung, Fathur Beberapa Kali Alami Kendala Saat Mendaftar Online

Usai pembahasan, kata dia, pihaknya berpendapat bahwa harus ada kebersamaan dan idak boleh ada yang ditinggalkan, baik partai yang kursi banyak atau kursi kecil maupun fraksi gabungan.

Dengan begitu, lanjutnya, organisasi DPRD kedepan menjadi baik, menjadi kompak, bisa bersinergi dengan pemda.

Suriansyah mengatakan, di DPRD jika tidak saling kompak dan mendukung tentu menyulitkan pengambilan keputusan kedepan.

"Konsep yang dibuat oleh Pak Ketua sedang dibicarakan Pak Sy Amin dan kawan-kawan karena memang yang sedikit tumpang tindih keinginan dari Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem yang sama keinginananya, tapi tadi sudah ada sedikit kelonggaran dan mudah-mudahan dengan kelonggaran ini teman-teman dipartai lain juga bisa menerima," beber Suriansyah.

Walaupun memang ia berharap, untuk fraksi-fraksi yang mempunyai kursi lebih sedikit bisa memahami, dan bisa menempatkan diri secara proporsional agar tercapai kesepakatan dan musyawarah mufakat.

Penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI yang diserahkan oleh ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalbar masa jabatan 2019-2024 usai pengucapan sumpah janji pimpinan yang digelar dalam Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan pertama DPRD Kalbar di gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Rabu (13/11/2019). Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2019-2024 dijabat oleh M.Kebing L (PDIP), Wakil Ketua dijabat oleh Prabasa Anantatur (Golkar),  Syarif Amin Muhammad (Nasdem) dan Suryansyah (Gerindra).
Penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri RI yang diserahkan oleh ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalbar masa jabatan 2019-2024 usai pengucapan sumpah janji pimpinan yang digelar dalam Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan pertama DPRD Kalbar di gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Rabu (13/11/2019). Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2019-2024 dijabat oleh M.Kebing L (PDIP), Wakil Ketua dijabat oleh Prabasa Anantatur (Golkar),  Syarif Amin Muhammad (Nasdem) dan Suryansyah (Gerindra). 
Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved