SSCASN Terkini

Ombudsman Kalbar Surati Ombudsman RI Minta Revisi Syarat CPNS Terkait Akreditasi Kampus dan Prodi

Ia mengatakan seharusnya tidak ada lagi menyaratkan perguruan tinggi dan program studi yang sudah terakreditasi pada BAN PT ketika lulus.

Ombudsman Kalbar Surati Ombudsman RI Minta Revisi Syarat CPNS Terkait Akreditasi Kampus dan Prodi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi. 

PONTIANAK - Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Agus Priyadi mengatakan bahwa Ombudaman Kalbar pada hari ini menyurati Ombudaman RI untuk menyampaikan beberapa hal terkait persyaratan Pendaftaran CPNS yang perlu direvisi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Adapun isi surat yang ditujukan kepada Ombudsman pusat untuk memberikan himbauan perlu merivisi beberapa ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permenpan 23 tahun 2019 terutama kepada syarat .

Adapun Permenpan yang perlu di revisi yakni pada Permenpan 23 Tahun 2019 tentang Kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019.

Pada Lampiran Huruf J pada pengumuman dan sistem pendaftaran, Nomor 3 bagian calon pelamar yang merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

Ia mengatakan seharusnya tidak ada lagi menyaratkan perguruan tinggi dan program studi yang sudah terakreditasi pada BAN PT ketika lulus.

Bupati Karol: Awas Tipu-tipu CPNS, Kepala Daerah Jamin Transparansi, Sediakan Kuota Disabilitas

Berikut Sejumlah Tahapan dan Jadwal Seleksi CPNS di Kubu Raya

Sampai Sore Tadi, Baru 14 Pelamar CPNS Yang Mendaftar di Ketapang

Forlap Dikti adalah pangkalan data informasi yang berasal dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang merupakan kumpulan data perguruan tinggi secara nasional yang dikelola Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti.

Langkah yang diamb Ombudsman Kalbar sejauh ini adalah menyurati kepada Pimpinan di Jakarta agar berjuang maksimal dalam rangka ini suapaya tidak muncul gejolak kisruh berkenaan dengan lowongan yang mereka masuki.

"Ini akan menjadi perkara yang sebetulnya sudah terjadi ditahun lalu dan diulangi tahun ini walaupun ada perbaikan tapi celah nya masih di ulang lagi," ujarnya.

Idealnya memang harus diberikan alternatif seperti yang diusulkan yakni menggunakan untuk kampus atau prodi atau terdaftar Forlap dikti maka siapapun memenuhu itu silahkan mendaftar, tidak hanya untuk kampus dan prodi yang terakreditasi saja.

"Tentu kami juga tidak menginginkan mislanya ada siapapun dia contohnya membuat ijazah palsu, maka dari itu bisa gunakan forlap dikti untuk mengecek apakah terdaftar di dikti atau tidak," ujarnya.

Di Kalbar sendiri contoh pada Kabupaten Sanggau sudah melampirkan forlap dikti tapi tetap acuannya pada syarat nasional dan hanya menambahkan syarat forlap dikti.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved