Tak Setuju Pelarangan Kratom Oleh BNN, Suriansyah Harap Pemerintah Perhatikan Nasib Masyarakat

Sebaiknya, kata Suriansyah konsumsi didalam negeri yang dilarang tapi tata niaga sampai ekspor dibiarkan saja.

Tak Setuju Pelarangan Kratom Oleh BNN, Suriansyah Harap Pemerintah Perhatikan Nasib Masyarakat

PONTIANAK - Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah berharap pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan hingga Presiden segera mengambil sikap terkait polemik daun Kratom yang dilarang oleh BNN.

Menurutnya, pelestarian hutan yang paling efektif apabila masyarakat merasakan manfaat positif dari hutan yang ada.

Kratom, lanjutnya, merupakan satu diantara jenis tanaman hutan yang dirasakan manfaat ekonominya oleh masyarakat.

Baca: Sekitar 10 Ribu Petani Kratom Kapuas Hulu Terancam Kehilangan Penghasilan

Baca: VIDEO: Satlantas Gelar Operasi Zebra Kapuas Tahun 2019 di Jalan Jenderal Sudirman Sanggau

Hal tersebut bermula, setelah ada manfaat bagi kehidupan terutama kesehatan masyarakat.

Masyarakat, kata dia, merasakan kratom mempunyai manfaat bagi kesehatannya, sehingga digunakan secara tradisional untuk kebugaran masyarakat.

"Dengan sudah banyaknya masyarakat yang tergantung pada komiditi hutan bukan kayu berupa Kratom, seharusnya pemerintah tidak tiba-tiba menghentikan aktivitas masyarakat akibat pernyataan dari BNN. Toh seharusnya yang berwenang untuk menyatakan itu berbahaya Kemenkes, bukan BNN, jadi harus ada keputusan Menkes dulu, kalau perlu Kepres yang menyatakan bahwa memang barang itu berbahaya," katanya, Selasa (05/11/2019)

Dengan masyarakat diluar negeri menikmati kratom sebagai suplemen, tentu, kata Suriansyah akan menjadi potensi karena kalau kratom menjadi hasil hutan bernilai ekonomi tinggi seharusnya Indonesia bisa memanfaatkan itu sebagai sumber devisa dan ekonomi masyarakat.

Baca: Dewan Pengupahan Singkawang Tetapkan UMK Tahun 2020 Rp 2.537.875

Terlebih, lanjutnya, dalam situasi perekonomian masyarakat yang kurang baik, terutama hulu sungai Kapuas, keberadaan kratom sudah sangat membantu sumber ekonomi masyarakat.

"Jadi terkait dengan mungkin dampak negatif Kratom saya rasa pemerintah harus melihat dari sisi positifnya. Kalau Kratom bisa digunakan untuk bahan baku obat, aturlah tata Kratom untuk bahan baku obat, dengan mencegah penggunaan yang tidak layak, yang berbahaya," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved