Sekitar 10 Ribu Petani Kratom Kapuas Hulu Terancam Kehilangan Penghasilan

Namun sejauh ini ia melihat Pemerintah sudah ada upaya untuk menentukan kejelesan terkait tanaman kratom ini.

Sekitar 10 Ribu Petani Kratom Kapuas Hulu Terancam Kehilangan Penghasilan
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Bupati Kapus Hulu, A.M.Nasir (tengah) bersama Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono (kiri) dan sejumlah tamu undangan saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) tentang tanaman kratom bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Heru Winarko, Gubernur Kalbar dan Forkopimda Kalbar di hotel Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (5/11/2019). Dalam FGD ini BNN menyampaikan bahwa kratom termasuk narkotika golongan 1 yang dilarang untuk digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional. 

Sekitar 10 Ribu Petani Kratom Kapuas Hulu Terancam Kehilangan Penghasilan

PONTIANAK - Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, mengatakan khusus di Daerah Kapuas Hulu sampai saat ini sudah ada sekitar 10 ribu petani kratom yang sedang menunggu keputusan terkait kratom apakah masih bisa diperjual belikan, atau ditanam.

Tidak menuntup kemungkinan bahwa sekitar 10 ribu petani kratom ini akan kehilangan penghasilan apabila penanaman, atau jual beli kratom tidak diperbolehkan lagi.

Namun sejauh ini ia melihat Pemerintah sudah ada upaya untuk menentukan kejelesan terkait tanaman kratom ini.

"Saya beberapa kali mengikuti rapat memang belum ada titik terang dan sejauh ini sudah ada beberapa petinggi dari pusat yang turun langaung melihat petani di Kapuas Hulu, " ujar AM Nasir, usai menghadiri FGD yang dihadiri langsung Kepala BNN Pusat serta Gubernur Kalbar, Selasa (5/11/2019).

Baca: VIDEO: Satlantas Gelar Operasi Zebra Kapuas Tahun 2019 di Jalan Jenderal Sudirman Sanggau

Baca: Dewan Pengupahan Singkawang Tetapkan UMK Tahun 2020 Rp 2.537.875

Ia mengatakan sebenarnya kratom ini sudah ada sejak 20 tahun lalu, hanya saja dulu di kerjakan oleh kelompok kecil berbeda dengan sekarang dimana informasi sudah cepat menyebar dan sudah canggih jadi informasi terkait hal ini sudah menyebar.

"Masyarakat kami sekian puluh ribu orang sudah bertanam kratom, tanaman ini memang cocok di daerah banjir . Oleh karena itu masyarakat masih galau menunggu keputusan pemerintah ," ujar AM Nasir.

Ia katakan dulu pengiriman kratom ke Luar negeri bisa di lakukan siapapun dan dari Pemda juga tidak tau apa-apa. Jangan sampai pemerintah terlambat dalam hal ini.

"Saat ini tentu kita bingung mencari pengganti kratom. Pemda juga sudah memberikan bantuan mulai dari bibit karet ribuan tapi karet anjlok dan para nelayan juga sudah diberikan bibit ikan," ujarnya.

Ia berharap melalui FGD ini mempunyai keputusan yang memang di tunggu oleh pemerintah dan masyarakat banyak.

Baca: Ketua TP-PKK Pontianak Yanieta Ajak Masyarakat Aktif Bawa Anak Keposyandu

Halaman
12
Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved