Pemerintah Beri Waktu Lima Tahun Untuk Petani, Pebisnis Kratom Beralih, Ini Komentar Sutarmidji

Kalau ganja kan begitu orang konsumsi pemikirannya langsung berubah, kate orang Pontianak itu layau

Pemerintah Beri Waktu Lima Tahun Untuk Petani, Pebisnis Kratom Beralih, Ini Komentar Sutarmidji
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
BNN: Daun Kratom Narkotika Golongan I, Bentuk Bubuk & Ekstrak Dilarang Beredar, Sutarmidji Heran 

Pemerintah Beri Waktu Lima Tahun Untuk Petani, Pebisnis Kratom Beralih, Ini Komentar Sutarmidji

PONTIANAK - Pemerintah mempunyai waktu beberapa tahun lagi dalam mempersiapkan masyarakat yang saat ini membudidayakan dan berbisnis tanaman Kratom.

Pasalnya Kratom telah dimasukan BNN dalam Narkotika golongan 1, dan efek dari Kratom didakwa 13 kali lebih kuat dari Morfin. Saat ini menurut Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir lebih dari 10 ribu warganya sudah menjadikan tanaman Kratom sebagai sumber pendapatan.

Maka dengan masuknya Krarom pada Narkotika golongan 1, BNN tidak memperbolehkan lagi dan pemerintah telah menetapkan masa transisi lima tahun sebelum Kratom ini benar-benar dilarang peredarannya.

Baca: Sinto: Tindakan Medis Mira Pasca Operasi Caesar Tunggu Hasil Pemeriksaan Spesialis Paru

Baca: Hadiri Penganugerahan Biodiversity Award untuk Ani Yudhoyono, Ini Kata AHY

Namun Gubernur Kalbar, Sutarmidji pada saat Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh BNN Pusat bersama Forkompimda Kalbar dan kabupaten-kota se Kalbar meminta pihak terkait terus mengkaji kandungan kratom dan diharapkan bisa untuk bahan baku obat-obatan.

Sutarmidji menyatakan ia bingung terkait Kratom. Pasalnya selama ini banyak masyarakat yang minum dan konsumsi Kratom tapi tidak membuatnya ketergantungan dan merubah pikiran mereka tapi dari penelitian BNN menyatakan efeknya 13 kali lebih kuat dari Morfin.

"Kalau ganja kan begitu orang konsumsi pemikirannya langsung berubah, kate orang Pontianak itu layau," ucap Midji saat memberikan sambutan, di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (5/11/2019).

Dengan adanya aturan pelarangan, maka menurutnya pemerintah harus mencarikan solusi bagi masyarakat agar penghasilan mereka tidak hilang. Dimasa transisi ini harus dipikirkan terkait budidaya lainnya.

"Kita harus mencari model penggantinya apa, makanya semua masalah kita tampung dan kita kaji satu persatu," ucap Midji terkait bidadaya pengganti Kratom yang harus dipersiapkan pada masa transisi ini.

Ia menyebutkan ada yang bilang kalau Kratom mempunyai banyak manfaatnya untuk obat serta lainnya maka itu ditampung. Kedepan bisa saja pemanfaatannya bisa dilegalkan tentunya dengan produksi skala parmasi.

"Kajian itu tidak sebentar untuk membuat bahan menjadi obat. Walaupun didalam kandungannya bisa diketahui untuk kebugaran dan menghilangkan rasa nyeri. Untuk mengurai zat-zat dalam Kratom sehingga menjadi obat perlu waktu lama dan teknologi yang tinggi. Kajian bukan hanya sekedar mengetahui kandungan zatnya," tegas Sutarmidji.

Kemudian terkait tata kelolanya, ia usulkan juga pada pemerintah pusat, aturan ini tidak bisa hanya parsial di Provinsi tapi ini nasional dan pusat antar kementerian.

"BNN saja dalam ini menangani Psikotropika dan zat adiktif lainnya, sedangkan regulasinya ada pada kementerian lain. Harus diperhatikan masalah pendapatan masyarakat, maka pada masa transisi ini perlu diperhatikan pengalihan budidaya atau lainnya," pungkas Sutarmidji.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved