Kepala Daerah dan DPRD di Kalbar Terancam Tak Gajian Selama 6 Bulan

Kita siap menerima sanksi kalau memang hal seperti itu, ya mau gak maulah. Kita mau bagaimanakan Sujianto

Kepala Daerah dan DPRD di Kalbar Terancam Tak Gajian Selama 6 Bulan
Net
Ilustrasi 

Kepala Daerah dan DPRD di Kalbar Terancam Tak Gajian Selama 6 Bulan

PONTIANAK - Sejumlah kabupaten/kota di Kalbar belum menuntaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya belum tuntas membahasnya hingga saat ini.

Pemkab/pemkot dan DPRD punya waktu hingga 30 November 2019 untuk mengesahkan APBD 2020.

Aturan batas waktu pengesahan APBD 2020 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Bupati, wali kota dan anggota DPRD terancam tak digaji 6 bulan jika APBD 2020 belum juga sah hingga 30 November 2019.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan RAPBD 2020 sudah diserahkan ke DPRD Kota Singkawang.

RAPBD 2020 Kota Singkawang sekitar Rp 900 miliar, menurun Rp 56 miliar dibanding APBD 2019.

Baca: Unsur Pimpinan DPRD Definitif Resmi Dilantik, Bupati Fokus Sahkan RAPBD

Baca: Anzon Toyota Bagikan 2 Unit Sepeda Motor ke Konsumen Pontianak & Singkawang

Baca: Prabowo Subianto Tak Ambil Gajinya Sebagai Menteri Pertahanan RI, Bagaimana dengan Mobil Dinas?

Eksekutif telah menyelesaikan RAPBD dan menunggu jadwal dari anggota DPRD Kota Singkawang terkait waktu pembahasan.

"Kita sudah masukkan kemarin (Kamis (31/10)," kata Chui Mie, Jumat (1/11).

Halaman
1234
Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved