Kepala Daerah dan DPRD di Kalbar Terancam Tak Gajian Selama 6 Bulan

"Secepatnya kalau tatib sudah ada nomornya hari Senin sudah bisa dibentuk. Kita pun ingin cepat juga," ungkap Sujianto.

Sujianto tak menampik akan ada sanksi yang muncul bila pembahasan APBD 2020 tidak tepat waktu.

Apalagi pembahasan APBD terlambat di pihak DPRD, maka anggota DPRD tidak akan menerima gaji selama enam bulan.

Sementara bila terlambatnya di eksekutif, maka gaji Wali Kota Singkawang yang tidak akan dibayar selama enam bulan.

Namun pada masa transisi ini, menurutnya DPRD tidak bisa disalahkan. Sebab pada tahun-tahun yang tidak ada masa transisi, pembahasan APBD selalu tepat waktu.

Sujianto menegaskan, anggota DPRD Kota Singkawang bukannya tidak mau tepat waktu, tetapi kondisi waktunya yang tidak memungkinkan.

"Kita siap menerima sanksi kalau memang hal seperti itu, ya mau gak maulah. Kita mau bagaimana kan," ucapnya.

Ia pun meminta toleransi dan kebijakan dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji karena keterlambatan ini bukanlah kesalahan DPRD maupun Pemkot Singkawang.

"Kita minta kebijakan Gubernur Kalimantan Barat dengan kondisi seperti ini. Ini bukan kemauan kita, ini kemauannya aturan," harap Sujianto.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sambas H Abu Bakar mengatakan, pihaknya akan segera membahas RAPBD Sambas 2020 pada pekan ini.

Ia katakan, pembahasan itu sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sambas.

"Hari ini telah dijadwalkan oleh Bamus tanggal 4 November nanti akan dimulai penjelasan dan penyampaian tiga buah raperda," ujar Abu Bakar.

Dari jadwal yang di rencanakan pembahasan anggaran 2020 ini akan selsai pada 29 November mendatang.

"Jadwalnya akan berakhir tangal 29 November, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," katanya.

Ia menjelaskan, tidak ada keraguan dalam pembahasan anggaran tahun depan. Ia tegaskan, DPRD dan pemda akan menyelesaikannya tepat waktu.

"Insyallah tepat waktu," tutupnya. (doi/one)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak