Kenaikan Gaji Badan Ad Hoc KPU Untuk Pilkada Capai 70 Persen, Ini Rinciannya

Sementara untuk ditingkat KPPS, Ketua KPPS Rp. 950 ribu, Anggota Rp. 850 ribu dan keamanan atau linmas Rp. 650 ribu.

Kenaikan Gaji Badan Ad Hoc KPU Untuk Pilkada Capai 70 Persen, Ini Rinciannya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner KPU Kalbar, Lomon 

Kenaikan Gaji Badan Ad Hoc KPU Untuk Pilkada Capai 70 Persen, Ini Rinciannya

PONTIANAK - Komisioner KPU Kalbar, Lomon menerangkan jika gaji ataupun honor dari badan ad hoc KPU untuk Pilkada 2020 mengalami kenaikan hingga 70 persen.

Diterangkannya, besaran honor badan ad hoc yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 termasuk 7 Kabupaten di Kalbar mengacu kepada Surat KPU RI Nomor 2121/KU/.03.2-SD/01/KPU/X/2019.

Surat tersebut, kata dia, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-735/MK.02/2018, tanggal 28 Oktober 2018 tentang penetapan besaran honorarium badan ad hoc Pemilihan 2020.

"Besaran honorarium mengalami kenaikan yang bervariasi yaitu 18-70 persen," katanya, Senin (04/11/2019).

Baca: Pol PP Sambas dan Camat Sebawi Sita Puluhan Botol Miras

Baca: Citra Kirana dan Rezky Aditya Segera Menikah, Ayah Eks Ali Syakieb Mendadak Dilarikan ke Rumah Sakit

Untuk Ketua PPK Rp. 2,2 juta, anggota PPK Rp.1,9 juta, Ketua PPS Rp. 1.2 juta, anggota PPS, Rp. 1 juta,150 ribu, sekretaris Rp. 1,1 juta, staf atau pelaksana Rp. 1 juta.

Sementara untuk ditingkat KPPS, Ketua KPPS Rp. 950 ribu, Anggota Rp. 850 ribu dan keamanan atau linmas Rp. 650 ribu.

Diungkapkannya pula, untuk daerah pedalaman tidak ada peningkatan secara khusus, karena dalam penyusunan anggaran KPU Kabupaten/Kota mempedomani surat Menteri Keuangan tersebut.

Lomon menerangkan, pembentukan badan ad hoc berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Jadwal pembentukan PPK 01 Januari 2020-31 Januari 2020, PPS 21 Februari -21 Maret 2020, KPPS 21 Juni 2020 - 21 Agustus 2020.

Baca: KPU Kalbar Pastikan Anggaran Untuk Pilkada di 7 Daerah Telah Aman

Adapun, kata dia, jumlah anggota PPK yang diperlukan untuk setiap kecamatan sebanyak 5 orang, Anggota PPS untuk setiap Kelurahan/Desa sebanyak 3 orang dan Anggota KPPS per TPS sebanyak 7 orang.

"Dalam hal pembentukan badan ad hoc ini KPU Kalbar akan melakukan supervisi dan monitoring serta memastikan seluruh tahapan pembentukan badan ad hoc ini berjalan dengan baik dan kita berharap KPU Kabupaten menempatkan penyelenggara yang betul-betul profesional, berintegritas dan independen," ungkap Lomon

Lomon pun mewanti-wanti agar di KPU Kabupaten yang melaksanakan pilkada tidak merekrut orang-orang yang integritas dan independensinya bermasalah pada pemilu sebelumnya.

Selain itu, lanjutnya, juga akan dilakukan peningatan intensitas koordinasi dengan pemangku kepentingan baik pemda, Bawaslu, partai politik, aparat keamanan dan lainnya. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved