Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar JKN -KIS

Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020.

Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar JKN -KIS
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Foto saat di dalam Ruangan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Jumat (1/11/2019) 

Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar JKN -KIS

PONTIANAK- Pejabat Pengganti Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo menyampaikan terkait Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) sampai saat ini Pemerintah masih menanggung iuran terbesar.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat.

Baca: Tanggapan Pengamat Ekonomi Untan Terkait Kenaikan Iuran BPJS

Baca: RESMI ! Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Dari Penolakan DPR & Buruh Hingga Alasan Istana

Ia mengatakan perubahan tersebut yang pertama yakni pada Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI) yaitu Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019.

Ia menyampaikan bahwa peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 19.000 ribu per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus sampai 31 Desember 2019.

Lalu untuk Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) , Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019.

Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020.

Halaman
123
Penulis: Anggita Putri
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved