Akhiri Kekerasan Perempuan, Kementerian PPPA RI Gelar Workshop, Kampanyekan Three Ends

Akhiri Kekerasan Perempuan, Kementerian PPPA RI Gelar Workshop, Kampanyekan Three Ends

PONTIANAK - Pemahaman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Karena itu perlu adanya sinergi dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak yang kompleks.

Untuk mengatasi hal tersebut sejak Maret 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mencanangkan program unggulan untuk mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak.

Three Ends menjadi program yang diharapkan bisa merangkul semua elemen anak negeri untuk bergerak bersama mengatasi masalah ini.

Baca: Akhiri Kekerasan Perempuan dan Anak, PPPA Kalbar Perkuat Program Three Ends

Baca: Forum Puspa Kalbar Siap Gaungkan Program Three Ends KPPPA RI Terkait Perempuan dan Anak

Baca: KPPPA RI Gencarkan Program Three End Perempuan dan Anak, PPPA Kalbar Jadi Perpanjangan Tangan

Tiga masalah utama yang harus diakhiri yakni, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia dan mengakhiri kesenjangan ekonomi.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah tindakan terpuji dan harus segera diakhiri. Fakta yang membuat saya miris adalah mayoritas pelaku kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak, ternyata orang dekat korban," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Kalbar Drs Moses Tabah dalam workshop penguatan kapasitas Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalbar di Hotel Harris Pontianak, Selasa (22/10/2019).

Moses menambahkan, Kemen PPPA melalui Dinas PPA mempunyai program yang sifatnya pencegahan kekerasan terhadap anak, salah satunya partisipasi anak dalam Forum Anak.

“Strategi pencegahan kekerasan terhadap anak bisa dilakukan mulai dari lingkungan terdekat anak yakni keluarga, karena keluarga adalah pengasuh pertama anak yang berpengaruh dalam membangun karakter anak," tutur Moses Tabah.

Keluarga juga merupakan tempat anak-anak memperoleh hak-haknya sekaligus tempat anak-anak mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya dalam suasana yang menyenangkan.

"Kami juga sangat mendukung partisipasi anak dalam Forum Anak, karena di situ anak diajarkan cara menghadapi tindak kekerasan dan bagaimana anak dapat aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang,” imbuh Moses.

Untuk itulah Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI) bersama Dinas PPPA Kalbar menggelar Workshop.

Adapun Workshop yang diselenggarakan ini terkait Kemitraan strategis berkelanjutan antara dunia usaha dengan lembaga masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Kalbar.

Moses menjalskan, Program Three Ends ini pertama adalah, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, Akhiri Perdagangan manusia, dan Ketiga, akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

Program unggulan tersebut dicanangkan dengan maksud tidak Iain untuk merespon karena semakin meluasnya peristiwa kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Maraknya perdagangan perempuan dan anak serta masih terjadinya ketidakadilan bagi kaum perempuan dalam mengakses Sumber Daya Ekonomi.

"Dengan fokus pada program unggulan tersebut Dinas PPPA Kalbar berharap mampu mengurangi dan menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak serta mengurangi kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan di Kalbar," ujarnya.

Ia mengatakan seperti yang diketahui masih banyak permasalahan sosial yang cukup kompleks terjadi di lingkungan kkhususnya di daerah Provinsi Kalimantan Barat, terutama permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak perempuan dan anak masih terjadi sampai saat ini. Seperti masih banyaknya anak yang di pekerjakan, perkawinan di usia muda, trafiiking dan perlakuan tidak adil lainnya " ujarnya.

Dalam hal ini selain pemerintah, partisipasi dan keterlibatan aktif dari kalangan dunia usaha sebagai lembaga masyarakat juga merupakan satu elemen penting yang dapat mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat menyambut baik kegiatan kemitraan Strategis Berkelanjutan Antara Dunia Usaha Dengan Lembaga Masyarakat Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalbar.

"Dengan segala keterbatasan Pemerintah Kalbar untuk penanganan perempuan dan anak perlu kemitraan yang kuat dengan lembaga masyarakat, salah satu diantaranya adalah dengan PUSPA," ujarnya.

Selain itu ia katakan pemerintah berharap dunia usaha juga dapat terus berperan aktif dalam mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender dengan menjalankan operasi bisnis yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dan hak Anak.

Serta mendukung UMKM yang sebagian besar di kelola dan memiliki pekerja perempuan.

"Selain itu dunia usaha juga diharapkan dapat berkontribusi aktif melakukan ketiga strategi ini yang kita sebut Three Ends," ujarnya.

Selain itu, dengan potensi dan peran yang dimilikinya seperti melalui program CSR (Corporate Social Responslbmty) yaitu program pengembangan masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara sosial-ekonomi.

Salah satu bentuk aktualisasi CSR adalah community development atau kegiatan yang secara langsung melibatkan perusahaan untuk memperbaiki derajat kehidupan masyarakat, dengan programnya yang didedikasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu dukungan dan partisipasi dari kalangan dunia usaha merupakan salah satu langkah strategis guna memaksimalkan dan meringankan penyelesaian persoalan serta mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak," pungkasnya.

Partisipasi Publik

Kepala Bidang Partisipasi Lembaga Profesi Kemen PPA RI, Sylvianti menjelaskan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kalbar merupakan partispiasi dari publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak.

"Puspa ini sebenarnya dibangun sebagai wadah dari lembaga masyarakat seperti akademisi, lembaga riset, profesi dan dunia usaha, organisasi keagamaan, kemasyarakat ," ujarnya.

Ia mengatakan semua itu diwadahi untuk bergabung bersama dan bersinergi untuk menyelesaikan persoalan terkait perempuan dan anak.

Berdasarkan sumber data dari publikasi pembangunan manusia berbasis gender Tahun 2018 bekerjasama dengan BPS dan KPPPA, Indeks pembangunan manusia (IPM) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG) dimana Kalbar masih berada di Posisi ke 30 dari 34 provinsi di Indonesia.

"Hal tersebut tentunya sangat lah miris terutama diketahui bahwa 35 persen terjadi perkawinan anak di bawah umur," ujarnya.

Dari itulah, ia mengajak semuanya bersama-sama mulai dari pemerintah pusat bersinergi dengan provinsi dan Forum PUAPA menyelesaikan masalah perempuan dan dan anak untuk meningkatkan IPM dan IPG Kalbar.

IPG adalah perbandingan IPM perempuan dibandingan dengan IPM laki - laki.

"Jadi diperbandingkan, kalau belum mencapai angka 100 terjadi rasio Kalbar masih di peringkat 30 dari 34 provinsi berarti masih terdapat kesenjangan gender," ujarnya.

Dari kesenjangan gender dri akses, partisipasi, kontrol dan mafaat yang dirasakan oleh perempuan dan laki- laki untuk pembangunan belum merata .

"IPG masih belum mencapai angka 100 , artinya terdapat kesenjangan antar laki dan perempuan dan masih banyak data lainnya sebagai pembuka wawasan bahwa kita perlu meningkatkan kerjasama , sinergi tentunya dari masing- masing lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda -beda dan janganlah bekerja sendiri agar bisa mendapatkan hasil lebih maksimal," jelasnya.

Untuk itu ia juga menyampaikan bahwa ada Program dari KPPPA RI untuk mengatasi hal itu yakni Three end (3 End).

"Three End yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak , akhiri perdagangan orang terutama perempuan dan anak , akhiri kesenjangan ekonomi bagi perampuan itu yang terus di fokuskan," ujarnya.

Indonesia di percaya sebagai 1 dari 10 negara menjadi duta Hiporsi keterlibatan laki -laki untuk kesetaraan gender.

Jadi mengajak laki-laki bersama-sama terlibat untuk kesejahteraan perempuan dan anak.

"Jadi kita tidak hanya fokus pada perempuannya saja tapi ikut melibatkan laki- laki menuju planet 50:50 ditahun 2030," ujarnya.

Untuk mensukseskan program pusat dan melihat isu perempuan dan anak yang merupakan isu lintas sektor jadi tidak bisa bekerja sendiri.

Maka dari itu KPPPA memilih PPPA Kalbar menjadi perpanjagan tangan ditingkat provinsi.

"Karena isu lintas sektor kami perlu bekerja sama dengan sektor lain seperti untuk kesetaraan gender ada liding sektor seperti Bappeda, dari inspektorat masalah penganggaran, Dinkes , Dinsos, Dinas Tenaga Kerja. Selain dengan sektor pemerintahan tentu harus bekerjasama dengan LSM," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak