Midji Ancam Copot Pejabat PUPR, Satu Perusahaan Tangani 56 Proyek, Terpantau Data Analytic Room

... Saya pastikan saya tidak terlibat pengaturan pembagian paket proyek itu. Saya pastikan akan copot kalau ada yang bermain.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono serta pihak Korsupgah KPK RI, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Komisi Informasi RI dan Forkompimda Provinsi Kalbar serta kepala daerah kabupaten-kota se Kalbar melaunching Data Analytic Room, Senin (21/10/2019). 

Midji Ancam Copot Pejabat PUPR, Satu Perusahaan Tangani 56 Proyek, Terpantau Data Analytic Room

PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Sutarmidji mendadak marah ketika peresmian Ruang Analisis Data (Data Analytic Room) Provinsi Kalbar, di Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Senin (21/10/2019).

Awalnya, H Sutarmidji terlihat santai, namun intonasi suaranya meningkat ketika di atas podium menyoroti puluhan proyek Dinas PUPR Kalbar yang ditangani hanya satu perusahaan saja.

“Data Analytic Room inilah sebagai ruh transparansi Pemprov Kalbar dalam mengelola pemerintah. Semua informasi dan data yang memang perlu diketahui masyarakat harus dipublis, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi,” tukasnya.

Dengan adanya keterbukaan informasi ini, Midji menegaskan semua pihak bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Kalbar.

Baca: Sutarmidji Sebut Perusahaan Dapat 56 Paket Proyek, Syawal Bondoreso Akan Inventarisir

Baca: Sutarmidji Ancam Copot Kabid dan Kasi di PUPR

Baca: VIDEO: Resmikan Data Analytic Room, Sutarmidji: Pejabat Yang Tidak Bisa Inovasi Tidak Boleh Mimpin

Satu di antara contoh, Midji menyebutkan, akan mengumumkan perusahaan mana yang banyak memenangkan proyek pembangunan.

Pasalnya saat ini ia menyoroti sebuah perusahaan yang mendapatkan 56 paket proyek pekerjaan.

"Satu perusahaan sampai dapat 56 paket proyek, inikan tidak masuk akal. Saya pastikan akan telusuri paket kegiatan ini, kalau kegiatannya di Cipta Karya, saya copot Kepala Bidang dan Kasinya, kalau paket pekerjaannya di Bina Marga saya juga akan copot Kabid dan Kasinya," tandas Midji.

Ia menegaskan tidak mungkin satu perusahaan sampai mendapatkan 56 paket pekerjaan, karena sumber daya manusia perusahaan tidak akan terbagi mengerjakannya.

"Saya pastikan saya tidak terlibat pengaturan pembagian paket proyek itu. Saya pastikan akan copot kalau ada yang bermain," ujarnya.

Banyaknya satu perusahaan mendapatkan paket ditegaksannya sangat tidak masuk akal, kecuali penyedia hanya ada satu perusahaan saja.

"Bukan nilainya, tapi paket proyeknya. Kalau nilai, bisa saja banyak, misalnya RS Sudarso itu nilainya Rp184 miliar," ujarnya.

Selain itu, ia akan mengumumkan siapa saka pegawai yang sering melakukan perjalanan dinas, masyarakat bisa melihat langsung.

Keterbukaan informasi disebutnya perlu guna menunjang transparansi pengelolaan pemerintahan, ia tidak akan main-main dengan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan setiap kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berdambak luas bagi masyarakat.

“Dengan adanya inovasi ini dapat mempercepat dan memudahkan dalam penyediaan data secara visual, sehingga memberikan penjelasan pengawasan dan barang bukti terhadap suatu permasalahan. Ini juga berfungsi sebagai sarana penganalisa dan pemantau pembangunan berbasis data," ujar Sutarmidji

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved