Sutarmidji Ancam Copot Kabid dan Kasi di PUPR
Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah meresmikan Data Analytic Room sebagai ruh transparansi yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar
lihat foto
Sutarmidji Ancam Copot Kabid dan Kasi di PUPR
PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah meresmikan Data Analytic Room sebagai ruh transparansi yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam mengelola pemerintah.
Midji menuturkan semua informasi dan data yang memang perlu diketahui oleh masyarakat harus dipublis, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi.
Dengan adanya keterbukaan informasi, Midji menegaskan semua pihak bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi.
Stakeholder bisa memantau APBD dan pengelolaan APBD, karena semua akan transparan dan terbuka.
Baca: Berikan Transparansi, Pemprov Resmikan Data Analytic Room
Baca: FOTO: Gubernur Kalbar Sutarmidji Saat Resmikan Data Analytic Room Pemprov Kalimantan Barat
Baca: Korsupgah KPK Sambut Baik Data Analytic Room Pemprov Kalbar yang Membantu Cegah Korupsi
Satu diantara contoh, Midji menyebutkan akan mengumumkan perusahaan mana yang banyak memenangkan proyek pembangunan. Pasalnya saat ini ada sebuah perusahaan mendapatkan 56 paket pekerjaan.
"Misal saat ini masa ada satu perusahaan sampai dapat 56 paket proyek, inikan tidak masuk akal. Saya pastikan telusuri paket kegiatan ini, kalau kegiatannya di Cipta Karya, saya copot Kepala Bidang dan Kasinya, kalau paket pekerjaannya di Bina Marga saya juga copot Kabid dan Kasinya,"tegas Midji saat diwawancarai setelah meresmikan Data Analytic Room, Senin (21/10/2019).
Midji menegaskan tidak mungkin satu perusahaan sampai mendapatkan 56 paket pekerjaan, karena sumber daya manusia perusahaan tidak akan terbagi mengerjakannya.
"Saya pastikan saya tidak terlibat pengaturan pembagian paket proyek, saya pastikan akan copot kalau ada yang bermain," ujarnya.
Banyaknya satu perusahaan mendapatkan paket ditegaksannya sangat tidak masuk akal, kecuali penyedia hanya ada satu perusahaan saja.
"Bukan nilai ye tapi paket proyek, kalau nilai bisa saja banyak, misalnya Sudarso itu nilainya Rp184 miliar," ujarnya.
Selain itu, ia akan mengumumkan siapa saka pegawai yang sering melakukan perjalanan dinas, masyarakat bisa melihat langsung.
Keterbukaan informasi disebutnya perlu guna menunjang transparansi pengelolaan pemerintahan, ia tidak akan main-main dengan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan setiap kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berdambak luas bagi masyarakat.
