Pimpinan DPRD Kalbar Definitif Diharapkan Lebih Perhatikan Daerah Perbatasan

Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Abelnus, berharap pimpinan DPRD Kalbar definitif yang akan dilantik nanti dapat bekerja

Pimpinan DPRD Kalbar Definitif Diharapkan Lebih Perhatikan Daerah Perbatasan
ISTIMEWA
Ketua Forum Perbatasan Kalbar, Abelnus 

Pimpinan DPRD Kalbar Definitif Diharapkan Lebih Perhatikan Daerah Perbatasan

PONTIANAK - Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Abelnus, berharap pimpinan DPRD Kalbar definitif yang akan dilantik nanti dapat bekerja dan memperhatikan daerah perbatasan.

Menurut Abelnus, DPRD Provinsi Kalbar periode mendatang harus konsen dengan pembangunan di wilayah perbatasan, terutama persoalan pembangunan PLBN di Sungai Kelik, Ketunggau hulu dan Jagoi Babang, kabupaten Sintang dan Bengkayang.

"DPRD Kalbar mesti membentuk pansus untuk mengkaji persoalan Hutan Lindung (HL) dan Taman Wisata Alam (TWA) yang sampai saat ini menjadi penghalang pembangunan infrastruktur di perbatasan Kalbar," pintanya, Minggu (20/10/2019).

Baca: Pelantikan Pimpinan DPRD Kalbar Tunggu SK Kemendagri

Baca: Tindaklanjuti Perkembangan EKF Karimata, Wabup Effendi Sambangin BKSDA Kalbar

Ia pun mengharapkan, Ketua DPRD Kalbar mendatang diharapkan memiliki strategi kepemimpinan yang baik, selain itu juga memiliki kemampuan komunikasi baik secara horizontal antar Anggota DPRD maupun komunikasi vertikal dengan Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Antar DPRD dan pemerintah harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga tercipta korelasi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kalbar," katanya.

Selain itu, lanjut dia, DPRD Kalbar juga mesti mengkaji manfaat dan faedah atas dibangunnya PLBN.

Terlebih, lanjut dia, .asyarakat perbatasan saat ini kesulitan mensertifikatkan tanah, rumah dan perkebunan, dikarenakan masuk hutan kawasan seperti HL dan TWA.

Abel berharap DPRD Kalbar mau menyuarakan persoalan hutan Kawasan kepada tingkat pemerintah pusat agar Kementerian Kehutanan Republik Indoneaia mencabut Kawasan HL dan TWA yang selalu dianggap menjerat masyarakat setempat.

Kedepan juga, diharapkannya DPRD Kalbar fokus mendorong pertumbuhan ekonomi di perbatasan, dengan cara mendorong masyarakat membangun usaha mikro rumah tangga sebagai sumber pendapatan masyarakat perbatasan.

"Jangan sampai anggota DPRD Kalbar tumbuh ego Dapil saja, namun harus bersama memikirkan seluruh kepentingan masyarakat Kalbar," katanya.

Untuk Perbatasan Kalbar, lanjutnua, aspek infrastruktur fisik telah mempuni, namun pembangunan SDM dan ekonominya masih tertinggal dari masyarakat Negara tetangga, yaitu Malaysia.

"Sulitnya mendapatkan lapangan kerja didalam negeri, dan rendahnya upah Kabupaten masih menjadi persoalan, hal ini mendorong pemuda-pemudi lebih memilih bekerja di luar negeri," tutupnya. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved