Pasca Amankan Aset di Serdam, Ignasius Sebut Akan Amankan Aset di BLKI yang Dikuasi Mantan Pejabat

Pasca Amankan Aset di Serdam, Ignasius Sebut Akan Amankan Aset di BLKI yang Dikuasi Mantan Pejabat

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi melakukan pengamanan aset pemerintah yang dikuasi oleh mantan pejabat, yaitu Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Maksum Jauhari yang telah pensiun sejak 2011 lalu.

Aset berupa rumah dinas tersebut berada di Jalan Sungai Raya Dalam (Serdam)

Pengamanan aset ini langsung dipimpin Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalbar, Ignasius, Kasatpol PP Kalbar, Golda Marganda Purba, Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) lainnya.

Ignasius menegaskan pengamanan aset kali ini bagian dari tindak lanjut terhadap rapat-rapat koordinasi yang dilakukan.

Saat pengamanan aset tidak ada perlawanan dari yang bersangkutan karena sehari sebelumnya telah menyerahkan kunci dengan sukarela.

Mantan pejabat tersebut menyerahkan secara sukerala sebelum jatuh tempo eksekusinya, sehingga saat dilakukan pengananan aset tidak ada perlawanan.

Baca: Penertiban Aset Rumah Dinas Mantan Kadis Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tanpa Perlawanan

Baca: Pemprov Kalbar Kembali Mengamankan Aset dari Mantan Pejabat

Baca: Butuh Satu Tahun Bagi Adi Sulistiyanto untuk Memutar 12 Ribu Koleksi Kaset Pita

"Kemaren yang bersangkutan menyerahkan sukarela kunci rumahnya, kita sangat menyambut baik ittikad beliau, karena sebelum jatuh tempo dia menyerahkan kuncinya," Ucap Ignasius saat diwawancarai setelah melakukan pengamanan aset, Rabu (16/10/2019).

Ia menegaskan kasus ini harus menjadi pembelajaran dan contoh bagi para penghuni rumah dan penguasa aset pemerintah lainnya.

Bagaimanapun aset negara ditegaskannya harus diamankan, tidak bisa dikuasi oleh pribadi.

Kecuali dikuasinya secara sah sesuai dengan aturan yang ada.

Apabila pemerintah berniat menghapus maka dilakukan lelang tapi kalau masih diperlukan pemerintah maka tidak akan dilelang.

"Namanya rumah jabatan ini, saat tidak menjabat lagi harus diserahkan," tegasnya.

Ignasius, mengharapkan penyerahan sukarela tanpa adanya perlawanan ini harus menjadi contoh dalam penertiban aset lainnya.

Walaupun proses eksekusi rumah tersebut melewati waktu yang panjang.

Pasalnya harus berproses pada pengadilan, kemudian ia menjelaskan rumah jabatan ada kategori.

Rumah dinas yang bisa didum atau menjadi hak milik, sesuai dengan golongannya dan itu tergantung kewenangan daerah lagi.

Selain rumah jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini, Ignasius menegaskan masih ada aset yang dibawah tanggungjawab Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang dikuasi oleh mantan pejabat.

"Kita secara bertahap melakukan inventarisir aset, masih ada beberapa yang menunggu proses. Ada disekitaran BLKI beberapa rumah masih ditempati para mantan pegawai," ujarnya.

Ia mengaku tidak gampang dalam menyelamatkan aset dari para mantan pejabat, karena harus berperkara.

Selain dikuasanya mantan pejabat, Ignasius menegaskan adapula aset yang dikuasi oleh masyarakat karena terdahulu administrasi tidal tertib, pengawasan lemah dan sebagainya.

"Saat ini kita mulai melakukan penertiban dan inventarisir mengenai aset," tegasnya.

Pihaknya akan melakukan pendekatan pada penguasa aset, dengan persuasif diharapkan tidak menimbulkan kehebohan.

"Kita ingin berjalan secara halus, biar tidak heboh. Sebab kalau heboh-heboh malu juga kita, mereka juga mantan pejabat yang pernah mengabdi, oleh karena itu ia berharap mantan pejabat lainnya bisa meniru Mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Maksum Jauhari menyerahkan sukarela walaupun melalui jalur panjang," pungkasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak