Panja Kebut Tatib DPRD, Suib Sebut Agar Segera Bentuk Alat Kelengkapan Dewan

Panja Kebut Tatib DPRD, Suib Sebut Agar Segera Bentuk Alat Kelengkapan Dewan

PONTIANAK - Anggota Panja Tatib DPRD Kalbar, Suib menargetkan agar tatib dan alat kelengkapan dewan dapat segera terbentuk.

Untuk itu, pihaknya pun akan mengkebut bekerja dan menargetkan selesai sebelum 23 Oktober 2019.

"Sampai hari ini kita masih tengah membahas separuh halaman, tinggal separuh halaman, memang kita sepakati hari ini lanjut setelah paripurna pukul 13.00 WIB sampai sore dan kemungkinan selanjutnya bisa sampai jam 16-17.00 WIB," katanya, Senin (14/10/2019).

Ini penting dipercepat, kata dia, karena tidak lama lagi anggota DPRD masih sisa satu kali reses.

Baca: VIDEO: Antrean Panjang Kendaraan Menuju Penyeberangan Kapal Feri Capai 2 KM

Baca: Pimpinan Definitif Diusulkan ke Kemendagri, Suib Sebut Panja Tatib Kebut Kinerja

Baca: Mengenal Sosok Suib, Anggota DPRD Kalbar Periode 2019-2024

Kemudian kaitannya, lanjut Suib, penyempurnaan APBD akan disempurnakan setelah dipelajari oleh Mendagri, tentunya berdasarkan komisi-komisi akan mengevaluasi terkait program pemerintah.

"Untuk hal itu penting sekali ketika alat kelengkapan dewan termasuk satu diantaranya komisi dan badan-badan lain cepat selesai sehingga kinerja bisa maksimal untuk pengawasan dan evaluasi pemerintah sebelumnya," tuturnya.

"Kita target sebelum tanggal 23 selesai tatib, karena kebetulan juga dihubungkan dengan pimpinan definitif telah terbentuk sehingga untuk berkomunikasi lebih lanjut semua alat kelengkapan dewan bisa nyambung, karena saya kira ketika secara de jure pimpinan definitif terbentuk, tidak lama lagi secara de facto dikeluarkan ketetapan dari Kemendagri," timpal politisi Hanura ini.

Suib pun berharap agar SK pimpinan definitif keluar bersamaan dengan terbentuk alat kelengkapan dewan sehingga langsung tancap gas bekerja.

"Lebih baik pimpinan definitif secara de facto kelar dan alat kelengkapan dewan juga kelar sehingga bisa bekerja maksimal, karena kita anggota DPRD untuk pengawasan, kebijakan, evaluasi kebijakan dan membahas program serta keluh kesah masyarakat," katanya.