Wawancara Ekslusif
Bamsoet Tak Mengira Bakal Jadi Pemicu Demo Besar
Tapi kita juga sepakat KPK harus ada langkah-langkah perbaikan. Nah dua hal ini harus ada titik temu.
Apa Anda dimintai saran oleh Presiden Jokowi terkait situasi politik akhir-akhir ini?
Belum. Saya baru empat hari jadi Ketua MPR.
Anda setuju atau tidak pemerintah mengeluarkan Perppu soal KPK?
Saya tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat secara pribadi karena nanti akan dihubungkan dengan posisi saya saat ini (sebagai Ketua MPR). Saya menghindari pendapat pribadi.
Soal Perppu itu yang paling pas berpendapat adalah Ketua DPR bukan Ketua MPR. Kalau saya domainnya bicara soal kebangsaan, amandemen UUD 45, NKRI, Pancasila.
Masalah ini kan bisa memicu terjadi konsekuensi politik dan hukum, bagaimana menurut Anda?
Kalau Presiden Jokowi sampai 17 Oktober tidak menandatangani RUU yang diajukan DPR, maka saha menjadi undang-undang. Kalau ada yang merasa tidak puas bisa mengajukan judicial review (hak uji materiil) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Lalu apakah Presiden punya hak untuk mengeluarkan Perppu, ya punya. Dialog antara keinginan publik dan Presiden sedang berjalan.
Nah Perppu itu dimunculkan kalau ada kegentingan yang memaksa. Tergantung pemerintah mempertimbangkan segala sesuatunya.
Ini domain pemerintah, kami tidak mau mengintervensi sampai ke sana. MPR hanya mengimbau, menjaga sikap-sikap kenegarawan, rasa persatuan, dan mencegah adanya kepentingan-kepentingan kelompok. Kami hanya bisa itu saja.
Ketika Anda menjadi Ketua DPR, apakah situasi anomali seperti terjadi saat ini sempat diperhitungkan?
Di DPR sudah dibentuk namanya panitia kerja (panja) di Komis III. Pasal demi pasal, titik koma, sudah dibahas panjang lebar.
Sebagai Ketua DPR ketika sudah RUU sudah diputuskan antara wakil pemerintah dengan Komisi III, berarti sudah diperhitungkan secara matang segala sesuatunya.
Sebagai Ketua DPR, saya hanya hanya jubir (juru bicara) dan mengatur lalu lintas mekanisme administrasi.
Tribun: Terkait penyusunan kabinet apakah Anda dimintai masukan oleh Presiden?
Itu domain Presiden, saya juga tidak punya harapan untuk dimintai masukan. Itu hak prerogatif Presiden. Jadi tidak boleh ada yang mendikte Presiden.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak