Sutarmidji Surati Kementerian ESDM Terkait Insentif Ekspor Bauksit, Ini Komentar Ali Nasrun

Sutarmidji Surati Kementerian ESDM Terkait Insentif Ekspor Bauksit, Ini Komentar Ali Nasrun

PONTIANAK - Rencana Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyurati Kementerian ESDM untuk meminta insentif bagi daerah dari hasil ekspor bauksit menurut Pengamat Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Ali Nasrun sah-sah saja.

Kalbar sebagai daerah pertambangan yang mengekspor bauksit tapi tidak mendapatkan keuntungan karena aturan yang ada tidak berpihak pada daerah dimana lokasi tambang itu.

Tapi hasil besar malah diterima bagi daerah yang mempunyai pelabuhan ekspor.

"Kalau gubernur menyurati Kementerian ESDM, apabila sifatnya usul ya boleh saja," ucap Ali Nasrun saat diwawancarai, Jumat (4/10/2019).

Sutarmidji menginginkan setiap 1 metrik ton bauksit yang diekspor dari Kalbar bisa menghasilkan 1 US Dollar. Kalbar setiap tahunnya mengekspor 18-20 juta ton bauksit.

Apabila disetujui setiap 1 ton bauksit Kalbar mendapatkan 1 dollar, maka pertahun bisa mendapatkan 18-20 juta Dolar Amerika Serikat.

Baca: Warga Jadikan Waduk Pencucian Bauksit Air Upas Ketapang Destinasi Wisata

Baca: Bagi Hasil Tambang Tak Maksimal, Sutarmidji Meradang dan Ancam Laporkan Inspektur Tambang

Ali Nasrun menegaskan boleh saja gubernur mengusulkan, tapi masalah disetujui atau tidak urusan belakangan. Pasalnya itu hanya sebatas usulan bukanlah kebijakan.

Ia menegaskan bisa saja aturan yang ada diusukan untuk dirubah, sehingga ada keadilan.

"Tapi kalau ditanya apakah logis gubernur mengirim surat untuk meminta insentif daerah, menurut saya sangat logis," tambahnya.

Hal itu karena Alam atau kandungannya ada di Kalbar, kerusakan alam terjadi di Kalbar. Seharusnya Kalbar mendapatkan lebih banyak keuntungan dari pada daerah yang mampunyai pintu ekspor.

Pintu ekspor itu hanya langkah dagangnya saja, sedangkan Kalbar alamnya rusak dan dampak dari adanya tambang itu dirasakan oleh Kalbar.

"Saya kita kita memang bisa meminta pada pemerintah pusat, supaya aturan dirubah. Sehingga ada rasa keadilan dinegeri ini," ujar Ali Nasrun.

Kalau aturan tidak dirubah, maka inilah yang terjadi sekarang, menimbulkan ketidakharmonisan pada negeri

Kemudian langkah jangka panjang, Kalbar harus mempunyai pintu ekspor. Sehingga pajaknya bisa diambil Kalbar.