Kejari Pontianak Turun Lapangan Terkait Permasalahan Pembebasan Lahan Jembatan Landak II

Silakan berperkara dipengadilan, pekerjaan pembangunan harus tetap berjalan dan tidak boleh terhambat

Kejari Pontianak Turun Lapangan Terkait Permasalahan Pembebasan Lahan Jembatan Landak II
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Agus Sahat S.T. Lumban Gaol, Kapolresta Pontianak, AKBP Ade Ary Syam Indradi, Dandim 1207/BS Pontianak, , Kolonel Arm Stefie Jantje Nuhujanan serta Ketua Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Pontianak, Raden Ahmad Yani berdiskusi dengan pemilik bangunan. 

Kejari Pontianak Turun Lapangan Terkait Permasalahan Pembebasan Lahan Jembatan Landak II

PONTIANAK - Pembangunan jalan penghubung Jembatan Landak II belum juga usai, masih terdapat persoalan yang menghambat. Seperti di bagian utara, masih ada dua rumah yang berdiri dan belum dibongkar padahal masuk dalam jalur utama jalan penghubung.

Adanya persoalan yang menghambat proses pembangunan, membuat jajaran Forkompimda Kota Pontianak dari, Wali Kota, Kapolresta, Dandim dan Kajari Pontianak serta TP4D Kejari Pontianak turun langsung menyambangi masyarakat yang memiliki bangunan tersebut.

Mereka berdiskusi diwarung sederhana dan bersama pemilik warung yang hingga saat ini belum juga membongkar bangunannya karena masih ada persoalan yang belum selesai.

Namun setelah pertemuan itu, pemilik bangunan berjanji paling lama Senin depan atau satu Minggu dari hari ini akan membongkar sendiri bangunan yang juga menjadi tempat tinggalnya. Senin (7/10/2019).

Baca: Kapolsek Kuala Behe Jadi Irup di SMPN 1, Ini Yang Disampaikan

Baca: Meriahkan HUT Singkawang ke-18, Perbasi Singkawang dan Sporta Indonesia Gelar Kompetisi Basket

Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Pontianak dan sebagai Ketua TP4D Kejari Pontianak, Raden Ahmad Yani menegaskan tujuan turun bersama Forkompimda tersebut untuk melihat secara langsung apa masalah yang harus diselesaikan untuk mempercepat pembangunan.

"Kita ingin menyelesaikan persoalan yang ada dengan persuasif, dari awal kita sudah jelaskan pada masyarakat yang terdampak dengan pembangunan dan terkena pembebasan lahan untuk Jembatan Landak," ucap Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Pontianak dan sebagai Ketua TP4D Kejari Pontianak, Raden Ahmad Yani saat diwawancarai.

Raden Ahmad Yani menjelaskan memang proses pembebasan lahan untuk pembangunan tersebut sempat diwarnai persoalan, namun masalah yang muncul karena adanya persoalan internal dalam ahli waris warga itu sendiri.

"Kemaren kendalanya internal dari warga, yaitu berkaitan dengan ahli waris yang belum bisa diselesaikan mereka. Sebagian besar memang bisa diselesaikan secara internal tanpa melalui jalur pengadilan dan konsinyasi," ucap Ketua TP4D Kejari Pontianak ini.

Lanjut disampaikannya ada permasalahan waris secara internal diselesaikan melalui jalur konsinyasi, uangnya sudah disiapkan oleh Pemkot dan dititipkan pada pihak pengadilan.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved