Tanggapan Pihak Perusda Kalbar Terkait Penonaktifan Jajaran Direksi dan Pengurus Perusahan

"Jadi ini pekerjaan yang sudah kami mulai ketika diakhir pemerintahan pak Cornelis. Ini pun sesuai dengan RKA. Karena menjalankan bisnis ini kami punya Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), dan juga melalui Feasibility study, tidak hanya tiba-tiba membangun dan memang harus di kerjaan oleh orang yang kompeten dan perlu waktu panjang," jelasnya.Tidak seperti membalik telapak tangan.

Sempat dikatakan bahwa Pembangunan kios yang sudah jadi tersebut bukan pilihan terbaik. Ia sadar memang kios ini tidak selevel dengan BUMD Provinsi, tapi kalau tidak melakukan ini apa usaha yang pas sebab Perusa tidak punya uang dan modal terbatas.

Selama ini ia katakan bahwa Perusda bekerja itu berdasarkan aturan yang seusai dengan pengelolaan perusda dalam kurun waktu yang singkat saja Perusda sudah punya kantor yang sebelumnya tidak ada kantor dan dulunya hanya ngontrak.

"Ini kami bangun dengan uang yang kami kelola ini.Kami memanfaatkan uang sisa, tidak benar kalau tiap tahun diberikan 10 M. Uang 10 M itu adalah uang sisa waktu jaman pemerintahan yang lama. 10 M itu berasal dari uang 50 M dan yang sudah dicairkan 40 M dan sisa nya 10 M itulah yang dikelola," ujarnya.

Uang itulah yang Direksi pakai untuk operasional , membangun kantor, dan komplek bisnis ini , serta kios komplit mencapai sekitar 3.7 M.

Ia mengatakan bahwa gubernur mengatakan bahwa tidak akan memberikan dana lagi, tapi ia katakan bahwa sekarang Perusda bisa hidup dari usaha yang sudah dirintis.

"Terua terang dalam waktu 1 tahun ini harus menghasilkan profit yang banyak agak berat, tapi bukan berarti kami tidak bisa . kami sedang on the track.

Selama kami berdua menjadi direksi selama satu tahun persoalan hukum yang dihadapi sangat dominan mulai dari sidang penagihan hutang dan pemanggilan pihak kepolisian karena kasus pabrik pupuk mangkrak yang dikerjakan oleh direksi yang lama dan tidak selesai. Jadi proses mangkrak menjadi persoalan di kepolisian," jelasnya.

Ia mengatakan sampai saat ini ia sendiri tidak tahu kasus nya sudah sampai dimana .

"Kami juga berkepentingan dengan penyelesaian kasus itu, karena banyak uang mati di situ. dari material pupuk 5 M, dan bangunan belasan Miliar. Kami tersandra oleh kasus itu, jadi selama menjabat di kepala banyak memikirkan persoalan hukum dan ada beberapa orang meminjam uang dalam bentuk piutang juga terus di tagih ," ungkanya.

Masalah penonaktifan direksi , ia katakan karena gubernur sudah mengatakan penonaktifkan memang sangat berat, karena mitra bisnis meminta klarifikasi dan konfirmasi.

Karena ini memang banyak kasus peninggalan dari direksi lama seakan dirinya sekarang seperti sedang cuci piring kotor . Kami ini cuci piring .

"Tahun ini kami baru mau mulai bisnis setelah sedikit menyelesaikan masalah yang ada. tapi dengan pernyataan beliau saya merasa sulit. Saya akhirnya Bersikap tunggu sajalah kedepan bagaimana," ujarnya.

Namun ia mengatakan ketika bertemu gubernur waktu itu bahkan ada kata- kata yang mengatakan kalau ada kemitraan lain silahkan diajak kerjasama. Well come untuk perusahaan lain bekerja sama.

Selama ini ia merasa tak menganggur dan tidak diam hanya memang dengan waktu yang singkat belum banyak yang dihasilkan ditambah dengan masalah yang besar.