Kapolres Sebut 4 Perusahaan di Sintang Dalam Status Penyelidikan Kasus Karhutla

Polres Sintang juga melaksanakan giat preventif yaitu dengan melakukan apel gabungan penanganan karhutla

Penulis: Marpina Sindika Wulandari | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA WULANDARI
Kapolres Sintang AKBP Adhe Hariadi saat memaparkan terkait penanganan Karhutla pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kabupaten Sintang yang diselenggarakan di Gedung Pancasila, Senin (23/09/2019). 

Kapolres Sebut 4 Perusahaan di Sintang Dalam Status Penyelidikan Kasus Karhutla

SINTANG - Kapolres Sintang. AKBP Adhe Hariadi mengatakan Polres Sintang sudah banyak melakukan pencegahan Karhutla. Menurutnya, menjadi komponen penting dalam penuntasan kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintang,

Hal itu disampaikannya pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)  di Gedung Pancasila, Sintang, Senin (23/9/2019).

Dijelaskan AKBP Adhe Hariadi pencegahan Karhutla yang dilakukan Polres Sintang diantaranya melalui giat preemrif. Yaitu dengan sosialisasi door to door terkait larangan KARHUTLA, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat, memasang banner larangan KARHUTLA, membuat pamflet himbauan larangan KARHUTLA, sosialisasi KARHUTLA melalui sosial media dan membuat maklumat kepolisian.

Tak hanya giat preemrif, Polres Sintang juga melaksanakan giat preventif yaitu dengan melakukan apel gabungan penanganan karhutla. Melaksanakan patroli gabungan dan pengecekan serta pemadaman titik api.

Baca: Orangutan jadi Korban Karhutla di Ketapang, Begini Kondisinya

Baca: VIDEO: Kapolres Mempawah Sebut Dua Perusahaan Diduga Lalai Karena tak Punya Alat Pemadam Karhutla

“Saya yakin kepala desa, camat, kapolsek dan danramil sudah melakukan himbauan, tapi dampaknya sama-sama kita bisa lihat, kalau tidak ada asap berarti pembakaran ini bisa diatur. sekarang buktinya masih ada asap dan yang dirugikan adalah masyarakat” ungkap AKBP Adhe Hariadi.

Usai kegiatan, AKBP Adhe Hariadi mempertegas, pada kasus 6 orang terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada bulan Agustus 2019 lalu yang telah ditangkap hingga kini masih menjalani penyidikan.

Namun keenam terduga yang merupakan masyarakat desa di Kabupaten Sintang ini tidak menjalani penahanan, akan tetapi proses hukum tetap berlanjut.

Sedangkan untuk perusahaan yang sudah disegel, Kapolres Sintang itu mengatakan masih dalam proses penyidikan. Yang mana nantinya jumlah tersebut dapat bertambah seiring dengan proses penegakan hukum yang berlaku.

"Nanti yang lain sambil berjalan kita akan lakukan penindakan. Kita sudah lakukan koordinasi dengan Pak Bupati. Kami tidak mau melakukan penyegelan yang hanya untuk Polri. Maksud kami ya kalau kami melakukan penyegelan kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan Forkopimda, sama-sama kita ke lokasi melakukan penyegelan itu," ungkap AKBP Adhe Hariadi

Dijelaskan pula untuk tersangka perorangan, hingga saat ini masih dilakukan proses penyidikan. Sedangkan untuk perusahaan atau korporasi saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Dan jika memang nantinya terbukti adanya kelalaian dari perusahaan atau kesengajaan dari perusahaan untuk membakar lahan maka akan lakukan penyelidikan, serta dikenakan sanksi seperti suspensi 3-5 tahun ataupun pencabutan izin terdapat pengelolaan lahan.

Menurut pemaparan Kapolres Sintang itu, hingga saat ini dari hasil penyelidikan sementara, dan yang juga disaksikan bersama-sama bahwa titik api berasal dari lahan masyarakat. Sehingga AKBP Adhe menyampaikan pihaknya akan mengusut kasus tersebut kepada pihak perusahaan sejauh apa upaya perusahaan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya masyarakat juga dapat menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan diwilayah konsesi korporasi.

"Ya nanti seiring berjalannya penyelidikan kita akan menentukan apakah masyarakat yang membakar lahannya ini menjadi tersangka atau hanya dijadikan saksi," imbuh AKBP Adhe Hariadi.

Pada kesempatan itu AKBP Adhe Hariadi berharap seluruh elemen baik dari jajaran pemerintah, forkopimda hingga masyarakat bersinergi untuk menanggulangi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Kabupaten Sintang, khususnya para camat dan kepala desa.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, unsur OPD, unsur Forkopimda, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sintang.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved