KLHK Segel 17 Lahan Perkebunan, Sutarmidji Minta Bupati Lebih Tegas

Harusnya bupati berani, tindak saja. Kalau takut lapor KLHK. Kalau memang ada Perdanya, percaya akan saya sanksi semua

KLHK Segel 17 Lahan Perkebunan, Sutarmidji Minta Bupati Lebih Tegas
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji diwawancarai awak media 

KLHK Segel 17 Lahan Perkebunan, Sutarmidji Minta Bupati Lebih Tegas 

PONTIANAK  - Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta para bupati dan wali kota terutama yang wilayahnya rawan kebakaran hutan serta lahan, untuk berperan penuh dalam pencegahan karhutla supaya tidak timbul kabut asap.

Dikatakan Gubernur, sejauh ini sudah ada 103 perusahaan perkebunan maupun kehutanan yang diberikan peringatan. Kemudian ada 17 perusahaan yang disegel.

Ia juga mengatakan saat ini penerbangan memang belum terganggu, kecuali daerah yang paling banyak titik api. Seharusnya, kata Midji, Bupati Ketapang dan Sintang harus lebih tegas.

"Masak kalah dengan Bupati Landak dalam menangani Karhutla. Di Landak itu kemaren awalnya banyak titik api dan sekarang hampir tidak ada. Mempawah juga sama, hampir tidak ada," jelas Sutarmidji, Selasa (10/9/2019).

Baca: Kapolda Kalbar Bersama Bupati Kubu Raya Tinjau Karhutla di Kubu Raya

Baca: Polda Kalbar Masih Selidiki Satu Perusahaan Terkait Kasus Karhutla

Ia menegaskan tidak ada alasan terkait Karhutla, panggil saja perusahaan yang lahanya banyak titik api berdasarkan koordinat.

"Panggil saja, kalau mereka tak bisa matikan dan padamkan apinya cabut saja izinnya, apa susah-susah. Dalam penanganan Karhutla bukan kurang tenaga tapi memang tak mau saja. Padahal bisa tinggal perintah BPBD. Kalau saya sih berani cabutnya, sayangnya bukan kewenangan saya untuk mencabutnya. Kita ini siang pagi sore ngurus ini. Tapi kewenangan pada daerah," ujarnya.

Terkait libur siswa SMA dan SMK, walaupun jadi kewenangan gubernur tapi Midji memberikan keleluasaan pada para bupati daerahnya masing-masing. Jika asap sudah menghawatirkan, bupati boleh meliburkan para siswa.

"Malah ada bupati saat saya bilang berdasarkan satelit karhutla banyak di daerah pimpinannya dan dia bilang tidak tau titik api tersebut. Bayangkan satu kabupaten saja bisa sampai 400 titik api . Itu dibilang asap kiriman, kiriman dari mana," jelasnya.

Namun ia katakan untuk kondisi hari ini di Pontianak, Singkawang tidak ada titik api.
"Harusnya bupati berani, tindak saja. Kalau takut lapor KLHK. Kalau memang ada Perdanya, percaya akan saya sanksi semua," tandas Midji.

Halaman
1234
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved