REI Kalbar Ungkap Anggaran FLPP Pemerintah untuk Rumah Bersubsidi Habis, Pengembang Kena Imbas

REI Kalbar Ungkap Anggaran Pemerintah untuk Rumah Subsidi Habis

PONTIANAK - Dewan Pimpin Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Kalbar sudah merasakan adanya tanda-tanda yang akan habisnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Prumahan (FLPP)
‎
Ketua DPD REI Kalbar Muhammad Isnaini mengatakan Para pengembang atau developer sektor perumahan bersubsidi yang memanfaatkan ‎FLPP tengah berada dalam kondisi sulit.

Ia pun mengaku dirinya sudah merasakan adanya tanda-tanda akan habis kuota FLPP ini sejak bulan Juni 2019 kemarin

"Berdasarkan hal tersebut REI telah lakukan pendataan dan evaluasi berapa kebutuhan untuk anggota REI Kalbar kemudian kita laporkan kepada DPP REI," katanya pada Jumat (30/8/2019)

Baca: REI Expo 2019 Digelar September, Masyarakat Bisa Dapat Hadiah Utama Satu Unit Rumah

Baca: Isnaini Yakin REI Expo 2019 Berikan Banyak Keuntungan bagi Masyarakat

"DPP REI melakukan pendataan ke seluruh indonesia untuk dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Isnaini di kantor DPD REI Kalbar melanjutkan. 

Lebin lanjut, dirinya telah merasakan dan memperkirakan adanya tanda-tanda hal tersebut, akhirnya terbukti benar dan sejak Juli hingga awal Agustus 2019 memang sudah habis.

"Pemerintah melakukan relokasi kuota dari 44 Bank pelaksana dengan melakukan evaluasi dan dinilai penyerapan anggaran dari di 44 Bank tersebut dan Bagi yang penyerapannya belum mencapai 50 persen akan diambil sebagian, dikumpulkan kemudian dibagi lagi kepada bank-bank yang sudah habis kuotanya," jelasnya

Kemudian Isnaini menambahkan, untuk ‎ di Kalbar sendiri melalui Bank Kalbar itu mendapat jatah 200 unit tambahan yang dan itu juga sudah habis. Bank BTN hanya mendapatkan penambahan 1.500 unit, itu pun untuk seluruh Indonesia.

Baca: Nasabah Merasa Terbantu, Dengan Adanya Akad Kredit Massal KPR Sejahtera BNI-FLPP

Baca: BNI Tingkatkan FLPP, Jodhy: Tahun 2019 Target 1000 Rumah KPR

"Di Kalbar kita belum tahu berapa mereka (BTN) dapat, dan kabar yang kita ketahui untuk jatah tambahan untuk BTN itu juga sudah habis," lanjutnya.

Lebih lanjut, REI Kalbar sendiri pada Bulan Juni 2019 mengusulkan permintaan 3.500 unit tambahan. Namun mulai Juli sampai Agustus diakui Isnaini dirinya belum tahu realisasi pengembang (anggota REI) sudah pada angka berapa.

"Kalau untuk yang belum akad ini atau rumah-rumah yang belum diakad ini berjumlah 2.605 unit, dan ‎Saat ini juga DPP REI sudah mengusulkan kepada menteri PUPR untuk tambahan kuota sebanyak 80.000 sampai dengan 100.000 unit untuk REI se Indonesia. "Ungkapnya.

Lanjutnya, Dan Menteri PUPR sudah melayangkan surat permohonan anggaran subsidi rumah ke Menteri Keuangan dan juga mendapat respon positif. Saat ini REI sedang menunggu keputusan Menteri Keuangan, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa segera merealisasikan penambahan anggaran ini.

Terkait dampaknya dari hal ini, Isnaini mengatakan saat ini pengembang tidak bisa merealisasikan akad KPR kepada masyarakat yang butuh rumah yang berakibat pengembang terganggu cash flow nya.

Baca: BNI Tingkatkan FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kalimantan

Baca: Capai 70 Persen Target Penyaluran KPR FLPP, REI Kalbar Tempati Urutan ke-3 Nasional

"Dengan cash flow terganggu tidak bisa bayar kredit ke Bank, maka tingkat kredit macet akan bertambah, peforma bank nya juga terganggu kemudian pengembang tentu akan menyetop dulu proyeknya yang mengakibatkan tukang-tukang tidak ada pekerjaan dan pengangguran bertambah," katanya.

Selain itu juga, ada dampak lain , masyarakat yang sudah ingin punya rumah terkendala tidak bisa pindah menempati rumah baru. Disisi lain juga berdampak pada 174 jenis industri yang menopang sektor perumahan seperti industri keramik, cat, paku dan lainnya.