Jelang Setahun Kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan, Dewan Nilai Banyak Perlu Dievaluasi

Jelang Setahun Kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan, Dewan Nilai Banyak Perlu Dievaluasi

PONTIANAK - Jelang setahun pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar, Sutarmidji-Ria Norsan yang akan genap pada 5 September 2019 ini pasca dilantik, Anggota DPRD Kalbar, Tanto Yakobus menilai jika paslon yang saat pilkada mendapat nomor urut 3 ini gagal mewujudkan janjinya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalbar ini juga mengatakan masih banyak hal yang perlu dievaluasi dalam setahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

"Yang namanya janji politik itu bisa ditunaikan bisa tidak. Yang jelas kebijakan pro rakyat pasti kita (DPRD) dukung dan apresiasi. Namun secara umum, satu tahun janji politik itu memang belum kelihatan, terlebih ada rapot kurang nyaman dari BPK-RI soal WDP kemarin," ujarnya, Kamis (30/8/2019).

Walaupun diakuinya, satu tahun pertama masih melanjutkan kebijakan kepemimpinan sebelumnya dan di tahun kedua baru murni kebijakan Midji-Norsan dari segi politik anggaran.

Baca: Jumlah Penduduk Buta Aksara Turun Menjadi 3,29 Juta

Baca: Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Dampingi Gubernur Sutarmidji Sambut Kedatangan Jamaah Haji

Baca: Wagub Ria Norsan Minta BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penonaktifan PBI JK dan Cari Solusi

Lebih lanjut, Ia pesimis jika pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang menjadi janji politik Midji-Norsan saat kampanye Pilkada 2018 terwujud.

"Demikian juga dengan pemekaran Kapuas Raya, secara umum, ya memang terus disuarakan dan menjadi kebutuhan masyarakat wilayah timur Kalbar. Tapi secara politik sepertinya sulit. Terlebih putra dari hulu sekarang jadi Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar, partai pemenang pemilu. Tentu punya kalkulasi politik tersendiri dengan Kalbar ini," jelas Tanto.

Namun demkian, Tanto menegaskan jika Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar sudah berupaya menunaikan janji politik besarnya yaitu memekarkan Provinsi Kapuas Raya.

Antara lain mengalokasikan dana untuk persiapan pembangunan gedung kantor pemerintahan. Tetapi lanjutnya, hal itu tidak lantas memuluskan rencana pembentukan daerah otonomi baru di Kalbar.

"Bisa saja itu tetap jadi alat politik saat musim politik tiba. Dan sampai kapan kita belum tahu. Walau secara politik anggaran, Sutarmidji Gubernur Kalbar sudah mengelontorkan sejumlah dana untuk persiapan Provinsi Kapuas Raya itu. Saya rasa masih sulit terwujud," katanya.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update