Wagub Ria Norsan Minta BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penonaktifan PBI JK dan Cari Solusi

Tapi jangan sampai masyarakat juga kaget dan kita sekarang masih cari solusi biar mereka bisa di tampung di APBD Kabupaten kota di Kalbar

Wagub Ria Norsan Minta BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penonaktifan PBI JK dan Cari Solusi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ANGGITA PUTRI
Foto bersama Wakil gubernur Kalbar , H Ria Norsan usai pembukaan Rapat Koordinasi Penangan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilasakan di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, rabu (14/8/2019). 

Wagub Ria Norsan Minta BPJS Kesehatan Sosialisasikan Penonaktifan PBI JK dan Cari Solusi

PONTIANAK- Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan yang nama pesertanya dihapus atau dilakukan Penonaktifan Penerimaan Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Hal ini disampaikannya ketika menghadiri Rapat Koordinasi Penangan Penonaktifan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019 se-Kalbar yang dilasakan di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, rabu (14/8/2019).

Ria Norsan mengatakan melalui Rakor ini diharapkan bisa mencari solusi bersama untuk masalah penonaktifan peserta BPJS PBI JK.

"Nama peserta BPJS Kesehatan yang terhapus itu akan kita cari solusinya, supaya mereka yang terhapus bisa kita tampung di dalam APBD Kabupaten/Kota," jelasnya.

Dikatakannya, sesuai data Kementerian Sosial RI, nama peserta BPJS Kesehatan yang terhapus itu sebanyak 102 ribu peserta, sehingga Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah kota bersama untuk mencarikan solusinya supaya tetap bisa ditampung dalam APBD Kabupaten/kota.

Baca: VIDEO: Tanggapi Harga Kelapa Merosot, Ini Penjelasan Kepala Disperindagnaker Mempawah

Baca: FestivaLAnd Menjadi Wadah Para Musisi, Cek Tanggal Mainnya di Kota Pontianak

"Supaya masyarakat yang sudah masuk PBI JK Nasional jangan sampai hilang. Karena ada kebijakan dari Dinsos yang menghapus 102 ribu jiwa. Kemungkinan penghapusan ini masalah pendanaan. Tapi jangan sampai masyarakat juga kaget dan kita sekarang masih cari solusi biar mereka bisa di tampung di APBD Kabupaten kota di Kalbar ," jelasnya.

Dijelaskannya, Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan surat Menteri Kesehatan Nomor JP
tentang penghapusan dan perubahan peserta PBl Jaminan Kesehatan (PBI JK) atau PBI APBN Tahun 2019 per agustus 2019 di Provinsi Kalbar dapat diketahui bahwa. Penonaktifan peserta PBI APBN yang tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 102.000 jiwa.

Kemudian, penambahan peserta pengganti sebanyak 242.569 jiwa bersumber dari Data BDT sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2019 tanggal 20 Januari 2019 dan
peserta tambahan tersebut aktif per 01 Agustus 2019.

"Surat keputusan Mentari Sosial tersebut jika tidak disikapi dengan baik oleh semua stakeholder terkait dapat membuat keluhan di masyarakat terutama masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan nya di hapus," pesannya.

Kemudian Wagub Kalbar menghimbau kepada semua stakeholder terkait agar dapat memastikan peserta tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan JKN-KIS termasuk pelayanan kepada peserta PBI pengganti.

Selain itu, verifikasi dan validasi data kepesertaan harus dilakukan secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial guna mendapatkan data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang valid.

Peserta PBI JK yang dinonaktifkan oleh Menteri Sosial dapat dimutasikan menjadi peserta aktif dalam skema PBI APBD sesuai dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat no 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kalimantan Barat.

Apabila anggaran tidak mencukupi untuk penambahan peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemda, maka Pemda bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera mengalihkan kepesertaannya ke segmen Iainnya agar tetap dilindungi dalam program JKN-KlS.

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved