Kena RAZIA | Terima Surat Tilang Merah atau Biru? Ini Beda Surat Tilang Merah dan Biru, Jangan Kabur

Kena Razia Polantas | Kamu Terima Surat Tilang Merah atau Biru? Ini Beda Surat Tilang Merah dan Biru

Polda Kalbar menggelar kegiatan Operasi Patuh Kapuas 2019 mulai Kamis (29/11/2019) hari ini hingga 11 September 2019 mendatang.

Operasi Patuh 2019 atau razia pelanggaran lalu lintas juga dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia lainnya.

Operasi bertujuan menertibkan pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas.

Jika pengendara terbukti bersalah telah melanggar peraturan lalu lintas, maka pengendara itu akan diberikan surat tilang serta diminta membayar denda.

Baca: Operasi Patuh Kapuas Dimulai, Ini 8 Prioritas Pelanggaran Yang Jadi Sasaran

Surat tilang yang diberikan polisi ada dua jenis, yaitu slip merah dan biru.

Keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Pengendara bisa memilih antara surat tilang merah atau biru sesuai kondisinya.

Namun, jangan sekali-kali "meminta damai" pada polisi dengan membayar langsung di tempat.

Sebab, akan ada sanksi yang lebih berat lagi jika pelanggar meminta damai atau menyogok petugas poliis.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir mengatakan, seperti yang diberitakan Kompas.com, pelanggar yang menyogok petugas saat razia bisa dikenakan pasal pidana dan diancam penjara.

Baca: VIDEO: Penjelasan Kasat Lantas Polresta Pontianak Saat Berkendaraan Terkait Operasi Patuh Kapuas

"Pelanggar bisa dikenakan pasal penyuapan, ancaman pidana selama empat tahun. Sedangkan yang menerima akan dituntut menerima gratifikasi atau hadiah, yang mengurusi nanti reskrim," kata Nasir kepada Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Nasir mengingatkan, buat pengguna kendaraan diharapkan patuh terhadap aturan atau rambu lalu lintas.

Jangan coba-coba kabur atau menghindar ketika hendak diberhentikan polisi, karena akan langsung dikenakan sanksi.

Aturan tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku yakni UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), mengenai kewenangan Polri dalam melakukan pemeriksaan kendaraan.