Sejumlah Fraksi DPRD di Kabupaten Sambas Minta Momentum Pembahasan APBD-P Bisa Dimaksimalkan Pemda

Sebanyak sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, siang ini tadi melaksanakan agenda Rapat Paripurna

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas, di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (21/8/2019). 

Sejumlah Fraksi DPRD di Kabupaten Sambas Minta Momentum Pembahasan APBD-P Bisa Dimaksimalkan Pemda

SAMBAS - Sebanyak sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, siang ini tadi melaksanakan agenda Rapat Paripurna.

Dalam rangka mendengarkan pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, Rabu (21/8/2019).

Pada kesempatan itu, Fraksi
Partai Golkar, di berikan kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya mengenai pembahasan APBD-P tersebut.

Ketua Fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Sambas, Supni Alatas meminta agar Pemerintah Daerah bisa memaksimalkan fungsi dan kerjanya.

Baca: DPRD Sambas Gelar Paripurna Dengar Pandangan Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan APBD Perubahan

Baca: Mahasiswa KKL IAIN Pontianak Bersama Warga Tanam Pohon Mangrove di Jeruju Besar

Baca: 2019, PT Pos Pontianak Salurkan Bantuan Rp 870 Juta ke Mitra Binaaan

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar momentum perubahan ini di gunakan untuk menyusun kembali rencana-rencana penting yang di anggap mampu untuk di realisasikan.

"Fraksi Golkar menegaskan jangan sampai serapan anggaran ini tidak maksimal. Karena berimplikasi langsung kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Drs H Ramzi, mengatakan jika APBD mempunyai peran strategis untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"APBD mempunyai peran yang strategis untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan meningkatkan pelayanan publik dan Pembangunan. Dengan muara meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

"Sehingga penggunaan APBD yang cepat dan tepat memberikan dampak pada Kesejahteraan masyarakat,"ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta agar Pemda selaku pengguna anggaran bisa memaksimalkan serapan anggaran.

"Kami melihat hingga Agustus 2019 ini, masih banyak Anggaran yang belum terserap. Dan ini menjadi masalah rutin setiap tahunnya sehingga harus di uraikan dan tidak terulang setiap tahunnya," bebernya.

Oleh karenanya, momentum pembahasan APBD-P ini bisa di gunakan untuk mengevaluasi apa yang di rasakan sulit untuk dilakukan. Sehingga nantinya, APBD bisa di gunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kami berharap proses pembahasan APBD perubahan ini bisa di maksimalkan sehingga bisa menciptakan manfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Sedangkan dari Fraksi PDIP, yang di sampai oleh Min Harto alias Min Kong, berpendapat jika penggunaan APBD harus di gunakan dengan mengacu pada asas efektivitas dan efisiensi.

"Dengan APBD yang terbatas, Pemerintah di harapkan bisa membangun di berbagai sektor," katanya.

"Dengan di lakukan perubahan ini, di harapkan untuk bisa di maksimalkan. Dan tetap mengacu pada asas dan efisiensi anggaran untuk menjawab tantangan yang ada," tutupnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved