Jangka Panjang Kampanye Jadi Sorotan di Evaluasi Pemilu KPU Kalbar

Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengungkapkan jika jangka panjang kampanye menjadi satu diantara sorotan dalam evaluasi pemilu

Jangka Panjang Kampanye Jadi Sorotan di Evaluasi Pemilu KPU Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Jangka Panjang Kampanye Jadi Sorotan di Evaluasi Pemilu KPU Kalbar 

Jangka Panjang Kampanye Jadi Sorotan di Evaluasi Pemilu KPU Kalbar

PONTIANAK – Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengungkapkan jika jangka panjang kampanye menjadi satu diantara sorotan dalam evaluasi pemilu oleh KPU Provinsi yang kemudian akan disampaikan pada KPU RI.

Sebelumnya diungkapkan Ramdan, jika evaluasi fasilitasi pelaksanaan kampanye dilaksanakan karena waktu kampanye yang cukup panjang, sehingga banyak dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye.

"Menjadi penting karena hari ini untuk dilakukan evaluasi khusus pelaksanaan kampanye itu sendiri, jadi dalam pertemuan tadi dari semua stake holder yang kita undang, baik dari Bawaslu, KPID, peserta pemilu, Forkopimda termasuk tim monitoring KPU RI," katanya, Rabu (21/08/2019).

Dikatakan Ramdan, banyak masukan saran yang menjadi rekomendasi untuk disampaikan bagian dari pelaksanaan evaluasi.

"Diantaranya berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan kampanye yang dirasakan cukup panjang. Termasuk diperlukan regulasi yang lebih ketat berkaitan dengan tindakan terhadap temuan money politik," katanya.

Baca: GMNI Pontianak Rayakan Hari Kemerdekaan di Perbatasan Aruk

Baca: TRIBUNWIKI: Daftar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Bunut Hilir

Baca: KARIER- Zodiak Hari Kamis 22 Agustus 2019, ARIES Waktunya Menjelajah, Ketekunan CANCER Berbuah Hasil

Kemudian, lanjut dia, termasuk menyangkut pengaturan yang lebih ketat berkaitan dengan selain dari akun resmi dimedia sosial.

"Kalau diakun resmi disampaikan peserta pemilu yang telah dibatasi jumlahnya, dalam proses pengawasan Bawaslu hampir tidak ditemukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah caleg secara personal yang tidak diatur dan berkampanye, apakah kedepan perlu dipikirkan pengaturan khusus kepada caleg secara personal, nanti juga bagian dari masukan oleh peserta pemilu maupun Bawaslu," jelasnya.

"Yang lain saya kira lebih kepada proses teknik pelaksanaan dan sudah sesuai regulasi yang ada," timpal mantan Ketua KPU Singkawang ini.

Lebih lanjut, ia pun menerangkan jika hasil evaluasi ini akan menjadi acuan dalam membuat regulasi.

"Inikan sebagai hasil rekomendasi evaluasi saja, yang kemudian akan disampaikan pada evaluasi ditingkat nasional. Berkaitan dengan tindak lanjutnya tentu kita serahkan kepada KPU RI untuk melihat, mengananalisis kembali, perlu tidaknya masuk dalam regulasi," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved