Elfira Apriyanti Prihatin Keterwakilan Perempuan di DPRD Kalbar Hanya 13,85 Persen

Dari 65 Anggota DPRD Kalbar, hanya 9 anggota yang berjenis kelamin perempuan. Dengan ini, persentase wakil rakyat berjenis kelamin perempuan

Elfira Apriyanti Prihatin Keterwakilan Perempuan di DPRD Kalbar Hanya 13,85 Persen
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kabid Kajian Politik Perempuan Pokja Rumah Demokrasi, Elfira Apriyanti 

Elfira Prihatin Keterwakilan Perempuan di DPRD Kalbar Hanya 13,85 Persen

PONTIANAK – Dari 65 Anggota DPRD Kalbar, hanya 9 anggota yang berjenis kelamin perempuan. Dengan ini, persentase wakil rakyat berjenis kelamin perempuan pun hanya mencapai 13,85 persen.

Kabid Kajian Politik Perempuan Pokja Rumah Demokrasi, Elfira Apriyanti menilai persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Iembaga, kemudian budaya patriarki yang masih sangat kental di kehidupan masyakat.

Padahal, kata dia, untuk mewujudkan keterwakilan dalam parlemen di rumuskan sebuah kebijakan untuk mengharuskan 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik.

"Hasil penetapan Anggota DPRD Kalbar dari 65 orang perwakilan terdapat 9 orang yaitu keterwakilan Perempuan dan persentasinya belum tercapai 30 persen bahkan di bawah 20 persen ini yang menyebabkan kekhawatiran kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan," katanya, Minggu (18/08/2019).

Baca: Satgas Pamtas di Kapuas Hulu Berikan Seragam Sekolah Gratis

Baca: 28 Dari 52 Anak Binaan LPKA Sungai Raya Dapat Remisi Hari Kemerdekaan

Baca: ‎Irdam XII Tpr Wakili Pangdam Hadiri Upacara Penurunan Bendera 17 Agustus

Hal ini pun, kata dia, semakin menguatkan pandangan dari seluruh masyarakat bahwa minimnya kemampuan perempuan dalam berpolitik. Kemudian kurang minat dari perempuan untuk terjun ke dunia perpolitikan.

"Namun jita harus optimis untuk ketercapaian hak-hak perempuan akan terwujud meskipun meningkat tidak secara signifikan tetapi dapat sedikit memberikan perubahan, mengapa demikian karena dapat dilihat perwakilan perempuan yang lolos di DPRD Kalbar bukan wajah-wajah baru yanh terjun di dunia politik melainkan sudah memiliki pengalaman di dunia politik," jelasnya.

Sehingga dengan begitu, lanjut Elfira, untuk menyelesaikan masalah perempuan yang cukup banyak tidak harus membuat suatu peraturan dan kebijakan dari awal, melainkan hanya cukup melanjutkan saja tinggal bagaimana memunculkan sebuah edukasi yang lebih menarik.

"Masih kurangnya representasi perempuan dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota dalam rangka meningkatkan kemungkinan keterwakilan perempuan," terangnya.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen perlu menjadi perhatian penting, kata dia, karena kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender.

Sebab, lanjutna, seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

"Cara penguatan keseimbangan antara laki laki dan perempuan, kedua duanya harus dapat membuat suatu edukasi misalnya terkait dengan persoalan perempuan maupun anak yang hari ini sangat meningkat dapat bersama-sama merumuskan suatu peraturan dan kebijakan, yang artinya secara luas anggota laki-laki akan memahami secara dalam terkait persoalan persoalan yang berkenaan dengan perempuan, dan dengan permusan kebijakan tersebut tentu dapat mewujudkan kepentingan antar keduanya dan terutama demi mewujudkan harapan dari masyakarat," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved