Daun Kratom - Pemerintah Pusat Rencanakan Kunjungan ke Kapuas Hulu, Ini Agendanya

Dalam hal ini kata Rajuliansyah, Pemerintah punya regulasi satu pintu untuk mengawasi peredaran. Namun ini butuh proses panjang.

Daun Kratom - Pemerintah Pusat Rencanakan Kunjungan ke Kapuas Hulu, Ini Agendanya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Rapat Forkompimda Kapuas Hulu bahas tentang daun kratom. 

Daun Kratom - Pemerintah Pusat Rencanakan Kunjungan ke Kapuas Hulu, Ini Agendanya

KAPUAS HULU - Menghadiri acara pertemuan dengan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu dan Forkompimda, soal masalah aturan daun kratom, Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah menjelaskan, tim teknis pemerintah pusat, akan berencana melakukan kunjungan ke Kapuas Hulu.

"Rencana itu untuk mengetahui bagaimana proses budidaya, cara pengelolaan, serta sejauh mana ketergantungan masyarakat terhadap budidaya Kratom untuk meningkatkan pendatan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Rajuliansyah menuturkan, tidak dipungkiri bahwa sekarang budidaya Kratom memang menjadi alternatif utama bagi masyarakat Kapuas Hulu untuk menambah penghasilan keluarga. 

Baca: Daun Kratom - Bupati AM Nasir Ungkap Ketentuan Ekspor Kratom, Pimpin Rakor Forkompinda Kapuas Hulu

Baca: VIDEO: Penjelasan Nasib Daun Kratom Saat Dibawa ke Jakarta, Legal atau Termasuk Narkotika?

Baca: Kepastian Hukum Daun Kratom Dibahas di Jakarta, Berikut Penjelasan Dewan Kapuas Hulu

"Data dari asosiasi Kratom Indonesia bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penghasil Kratom terbesar di Kalbar. Makanya Kapuas Hulu cukup menjadi sorotan pemerintah pusat," ucapnya.

Apalagi jelas Rajuliansyah, terhadap penjualan kratom saat ini dijual langsung ke luar negeri. Namun secara regulasi di pemerintah tidak ada koneksi dengan negara penerima atau pengimpor Kratom tersebut.

Baca: Peneliti Daun Kratom Nilai Kajian Amerika Belum Komperhensif

Baca: Sarbani: Dalam Waktu Dekat Kemenkes Kaji Daun Kratom di Kapuas Hulu

"Namun alam jangka waktu 5 tahun waktu yang diberikan, maka perlu adanya regulasi, membutuhkan pengumpul atau asosiasi, untuk mendata Kratom tersebut," ujarnya.

Dalam hal ini kata Rajuliansyah, Pemerintah punya regulasi satu pintu untuk mengawasi peredaran. Namun ini butuh proses panjang.

"Maka kita perlu duduk bersama agar regulasi kita proses dan pembelian juga jalan, artinya masyarakat bisa menjual itu dengan tidak tersendat," ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved