Daun Kratom Kapuas Hulu

Kepastian Hukum Daun Kratom Dibahas di Jakarta, Berikut Penjelasan Dewan Kapuas Hulu

"Kita akan terus berupaya berjuang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, kami sangat serius dalam menyikapi hal ini," ujarnya kepada wartawan.

Kepastian Hukum Daun Kratom Dibahas di Jakarta, Berikut Penjelasan Dewan Kapuas Hulu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH bersama anggota DPRD Kapuas Hulu saat menghadiri rapat koordinasi membahas tentang antisipasi dan deteksi dini potensi kerawanan yang diakibatkan daun kratom, di ruang rapat NKRI Wantannas, Sekjen Wantannas LT 5, jalan medan merdeka barat No. 15 , Gambir, Jakarta Pusat, Kamis(8/8/2019). 

Kepastian Hukum Daun Kratom Dibahas di Jakarta, Berikut Penjelasan Dewan Kapuas Hulu

KAPUAS HULU - Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah juga mendampingi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu untuk menghadiri rapat
daun kratom di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah menyatakan, sejauh ini Eksekutif dan Legislatif Kapuas Hulu, komitmen dalam menyuarakan dan memperjuangkan kratom ditengah legalitasnya yang masih belum mendapat kepastian.

"Kita akan terus berupaya berjuang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, kami sangat serius dalam menyikapi hal ini," ujarnya kepada wartawan.

Baca: Daun Kratom - Nasib Daun Kratom Dibawa ke Jakarta, Legal atau Termasuk Narkotika?

Baca: Bupati Nasir Harap Daun Kratom Tak Dilarang, Ini Langkahnya

Baca: Sarbani: Dalam Waktu Dekat Kemenkes Kaji Daun Kratom di Kapuas Hulu

Rajuliansyah menuturkan, upaya dan dorongan dari bawah sejauh ini semakin kuat agar pihaknya serius dalam memperjuangkan kepastian hukum kratom.

"Para petani ini minta kepastian hukum, sebab mereka resah dalam berusaha bila belum ada ketentuan aturan jelas yang mengaturnya," ungkapnya

80 Persen Masyarakat Kelas Bawah Kelola Usaha Daun Kratom

Daun Kratom menjadi komoditas populer di tengah masyarakat Kapuas Hulu.

Satu di antara pengusaha Daun Kratom (Purik) di Kabupaten Kapuas Hulu Hamid menyatakan, sekitar 80 persen masyarakat kelas menengah ke bawah hingga tingkat menengah ke atas, dari petani getah karet, banyak di antaranya beralih usaha ke daun kratom.

"Semua orang tau kalau harga getah karet saat ini jauh dari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendirian. Kalau purik harganya masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya kepada Tribun secara eksklusif, belum lama ini.

Menanggapi isu daun kratom akan dilarang oleh pemerintah, Hamid menjelaskan hingga saat ini tidak terlalu mempengaruhi proses usaha daun kratom di Kapuas Hulu. "Cuma kita minta kepada bupati, Anggota DPRD, dan Gubernur, apabila daun kratom harus ditutup untuk bisa ditunda, tunggu perekonomian masyarakat stabil, barulah melarang masyarakat untuk mengolah daun kratom," ujarnya.

Baca: Harga Gabah Kering di Mempawah Relatif Stabil

Baca: Surat Suara Pemilu 2019 di Ketapang Selesai Dilipat

Baca: Festival Paret Jadi Cara Tersendiri Untuk Mengedukasi Masyarakat Mencintai Parit dan Melestarikan

Hamid menuturkan, efek dari isu larangan mengolah daun kratom yaitu membuat harga perkilo sedikit menurun dari Rp 29 ribu-Rp 30 ribu perkilogram untuk jenis remahan, dan sekarang sedikit murah hingga Rp26 ribu-Rp27 ribu perkilogram. "Jadi ada sekitar penurunan harga daun kratom tersebut," ucapnya.

Terus bagaimana manfaat ketika mengkonsumsi daun kratom, Hamid menjelaskan efek ketika mengkonsumsi daun kratom sesuai dengan dosis, hanya membuat badan segar kembali. "Kalau memang ada efek negatif dalam daun kratom, pasti anak buah saya yang sudah berkutat setiap hari mengerjakan daun kratom akan mengalami efek dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah hingga sekarang mereka sehat-sehat saja," ujarnya.

Selain itu juga jelasnya, ada sejumlah masyarakat yang sudah kecandu minuman alkohol dan adak, sekarang berubah minum daun kratom tersebut.

"Jadi kemungkinan racun-racun dalam tubuh keluar setelah kita minum daun kratom," ucapnya.

Namun kata Hamid, apabila mengkonsumsi daun kratom sudah berlebihan atau tak sesuai dengan dosis, dan sampai dicampur dengan bahan kimia dan sebagainya, akan memberikan efek yang tak sehat bagi tubuh.

"Pastinya setiap barang apabila dicampur dengan bahan kimia atau sebagainya, akan menimbulkan hal negatif," ungkapnya.

Aturan Daun Kratom Belum Jelas, BPPOM Keluarkan Larangan

Popularitas daun Kratom turut menjadi perhatian BPPOM. 

Meski populer di tengah masyarakat, daun kratom sendiri menjadi kontroversi mengingat belum adanya aturan jelas terkait komoditas baru itu. 

Sementara di sisi lain, ada beberapa larangan terkait daun kratom

Kabid Pengujian BBPOM Pontianak Yanuarti menjelaskan, terkait aturan daun Purik atau daun Kratom hingga saat ini belum ada kejelasan.

Hanya saja keberadaannya sudah diatur.

"Kratom ini tidak diperbolehkan, sesuai edaran Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) RI, sebagai bahan baku obat tradisional dan suplemen," ujarnya kepada wartawan di Putussibau, Rabu (29/5/2019).

Yanuarti menyatakan, peredaran Kratom ini ada beberapa instansi yang mengaturnya.

Selain Badan Pengawasan Obat dan Makan, ada Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

Baca: Selama Bulan Ramadan RSUD Sekadau Tetap Melayani Seperti Hari Biasa

Baca: Danrem 121/Abw Tutup Rangkaian Latihan Gladi Posko Kodim 1204/Sanggau

Baca: Tokoh Masyarakat Apresiasi Pemda Kapuas Hulu Dapat Opini WTP

"Namun sejauh ini kratom juga sedang dalam kajian, apakah ini nanti dilarang, ini masih dalam proses. Namun dari BPOM sudah menegaskan, itu tidak diperkenankan sebagai bahan baku obat tradisional atau suplemen," ucapnya.

Dirinya menegaskan, kalau ada yang mendaftarkan kratom ini untuk bahan baku obat dan suplemen ke BBPOM itu tidak bisa. "Jadi dihimbau supaya masyarakat tidak membuat olahan daun Kratom untuk suplemen," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Berang Pemerintah Rencanakan Pelarangan Kratom

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan berang dengan rencana pemerintah melarang daun kratom.

"Sekali lagi pemerintah jangan main melarang tanpa melakukan penelitian profesional secara mendalam dan final, itu sama saja membuang harta bangsa sendiri, ujung-ujungnya nanti Indonesia hanya sebagai pengimpor produk jadi dari daun kratom ini," katanya, Minggu (30/06/2019).

Daniel mengatakan, jika dirinya telah menyampaikan kepada menteri yang bersangkutan agar mengkaji daun kratom.

"Raker minggu lalu dengan mentri KLHK dan Kementan, langsung saya sampaikan hal yang sama, segera lakukan penelitian secara mendalam, bila daun kratom sesuai literatur yang ada bisa menyembuhkan sejumlah penyakit termasuk menyembuhkan para pecandu narkotika, maka ini akan menjadi sumbangan indonesia untuk kesehatan dunia," tuturnya.

Baca: VIDEO: Pengusaha Kratom Kapuas Hulu Audensi ke DPRD

Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Rencana Larangan Daun Kratom

Wasekjend DPP PKB ini pun berharap, Indonesia dapat memanfaatkan pemanfaatan kratom dan tidak terjebak ada format mafia kesehatan dunia.

"Indonesia harus menguasai produk hilirnya sehingga benar-benar bermanfaat untuk rakyat Indonesia dan dunia, jangan sampai kita malah masuk dalam format perang mafia kesehatan dunia sehingga kita percaya tanpa lakukan kajian yang mendalam," tukas Daniel. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved