Lakukan Rakor Penanganan Karhutla, Sutarmidji Tegaskan Pimpinan Perusahaan Harus Datang

Gubernur Kalbar, Sutarmidji memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengundang seluruh perusahaan

Lakukan Rakor Penanganan Karhutla, Sutarmidji Tegaskan Pimpinan Perusahaan Harus Datang
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pernyataan Sutarmidji Terkait Pembangunan Tol Supadio-Singkawang yang Dilirik Malaysia 

Lakukan Rakor Penanganan Karhutla, Sutarmidji Tegaskan Pimpinan Perusahaan Harus Datang

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengundang seluruh perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pertanian untuk melakukan rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menegaskan ia meminta pimpinan perusahaan harus hadir guna mendengarkan langsung apa yang dibahas dan disepakati dalam Rakor tersebut.

Ia tak main-main akan memberikan sanksi pada perusahaan yang lahannya terbakar maupun dibakar.

Pada Senin (12/8/2019) ini ia menuturkan akan melakukan penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Karhutla yang terjadi di lahan konsesi. Pada hari yang sama dilakukan pula Rakor yang mengundang para pimpinan perusahaan perkebunan dan yang bergerak di kehutanan.

Baca: FOTO: Kabut Asap Pekat Saat Umat Muslim Laksanakan Salat Idul Adha di Jalan Rahadi Osman

Baca: TRIBUNWIKI: Daftar Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Silat Hilir

Baca: BNPB Monitor 605‎ Hotspot di Kalbar

"Saya minta para pimpinan perusahaan langsung datang, jangan mengirim mandor atau bawahan yang tidak bisa mengambil keputusan. Pokoknya saya minta harus pimpinan jangan bawahannya," tegas Midji, Minggu (11/8/2019).

Setidaknya ada lima poin yang akan ditegaskan dalam Pergub nanti dan itu akan menjadi dasar hukum memberikan sanksi pada perusahaan yang lahannya terbakar.

Ia menyebutkan beberapa poin yang da didalam Pergub nanti adalah, perusahaan tidak boleh mengelola lahan yang sengaja dibakar selama lima tahun.

Selain itu, apabila lahannya terbakar dan tidak disengaja maka selama tiga tahun dilokasi itu tidak boleh digunakan karena tidak dijaga.

Bahlan sanksi tegas pencabutan dan pembekuan Amdal bisa dilakukan agar perusahaan benar-benar menjaga lahan konsesinya.

Lanjut disampaikannya, lahan yang terbakar harus dipadamkan perusahaan 2x24 jam atau 3x24 jam dan seluruh biaya pemadaman ditanggung oleh perusahaan.

Penulis: Syahroni
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved